21 Feb 2018 13:27

Kejati Penjarakan Eks Kadis Diknas

MyPassion
PASRAH: Tersangka ketika digiring penyidik Kejati menuju kendaraan yang sudah standby, untuk mengantar SWK ke Rutan Malendeng, Selasa (20/2) kemarin sore. Foto: Rangga Mangowal/MP

MANADO—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut resmi menahan tersangka dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Tersangka adalah SWK alias Katiandago, eks kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Sitaro, sekarang diketahui menjabat kadis Sosial.

Dibeberkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Yoni Mallaka SH, berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, tersangka sudah bisa ditahan. “Jadi ada syarat-syarat untuk melakukan penahanan sesuai yang diatur di KUHAP dan untuk tersangka semua itu sudah terpenuhi,” ungkap Malaka di ruang pemeriksaan Kejati, Selasa (20/2) kemarin.

Tambah Mallaka, SWK diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai kepala Dinas Pendidikan. Karena melakukan pungutan sebesar 12 persen dari dana DAK yang diterima setiap sekolah. Total dana yang dikumpulkan sebesar Rp 924 juta rupiah. “Untuk itu, penahanan tersangka dilakukan selama 20 hari. Terhitung sejak hari ini sampai tanggal 11 Maret 2018 di Rutan Malendeng,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penyidik Kejati Lukman Efendy menjelaskan, dalam kasus DAK ini, sudah tiga orang yang ditahan. “Ditambah yang tadi (kemarin), sudah ada tiga yang ditahan. Dua sebelumnya sudah terpidana, JP dan JK. Mereka dihukum pidana penjara selama enam tahun,” ungkapnya, ketika ditemui selepas pemeriksaan tersangka.

Efendy menambahkan, penahanan tersangka SWK merupakan upaya pengembangan yang dilakukan. “Ini bukan masalah kerugian negara. Namun dalam kasusnya adalah adanya permintaan untuk menyerahkan uang terhadap anggaran DAK pada SD dan SMP. Untuk kasus ibu ini, dia terbukti mengkorupsi seratus juta lebih. DAK ini untuk pembangunan sekolah dan ruang kelas baru,” jelasnya.

Terhadap tersangka, ditegaskannya dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto (jo) pasal 3 jo pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara,” pungkas Efendy.(ran/gnr)

Kirim Komentar