20 Feb 2018 10:23

Gawat! 1.852 Anak Putus Sekolah, SDM Sulut Terancam

MyPassion
Ilustrasi (Dok.MP)

MANADO—Anggaran pendidikan setiap tahun yang diarahkan pemerintah daerah dan pusat tidak sedikit. Mulai dari Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, beasiswa, dan banyak lagi. Sayangnya, hal tersebut belum bisa mengatasi angka putus sekolah. Dari data, tiga tahun terakhir sedikitnya 1.852 anak putus sekolah.

Penyebab putus sekolah beragam. Dari data dihimpun, kebanyakan siswa berhenti karena masalah biaya, disusul ingin bantu orang tua bekerja, kemudian disebabkan akan meneruskan ke pendidikan non formal di antaranya pesantren atau keterampilan lainnya, sisanya karena pergaulan.

Sosiolog Sulut Lidya Kandowangko MA mengatakan, angka putus sekolah wajib menjadi isu penting pemerintah.

“Visi dan misi para calon peserta Pilkada harus memasukkan isu ini. Adakah cara dari mereka memutus angka anak berhenti sekolah? Atau, bagaimana memaksimalkan sekolah gratis program pemerintah. Pendidikan itu penting bagi sebuah daerah karena berpengaruh pada semua sektor kemasyarakatan,” kata alumnus UGM Jogjakarta ini.

Dia melanjutkan, faktor sosial sangat berpengaruh pada keinginan anak bersekolah. “Kalau masih ada anak yang putus sekolah karena masalah biaya, evaluasi lagi program pemerintah terkait sekolah gratis. Berarti belum maksimal. Ayo, semua pihak terbeban dengan masalah pendidikan karena pendidikan adalah masa depan sebuah daerah,” kuncinya.

Pengamat pendidikan Sulut Dr Djouhari Kansil mengakui angka putus sekolah harus terus ditekan pemerintah. Salah satu solusi, adanya kerja sama antara pendidikan formal dan nonformal. “Jangkau anak-anak putus sekolah. Yang perlu diperhatikan, home visit terutama kartu kontrol sekolah dapat diterapkan,” beber mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulut ini.

Sedangkan pengamat pendidikan dari Unima, Ramon Tumiwa menuturkan, dinas terkait maupun sekolah-sekolah harus bisa proaktif. “Artinya di setiap lingkungan sekolah kerja sama dengan pihak kelurahan setempat untuk menanyakan apakah ada siswa putus sekolah. Dari situ bisa di data dan mengajak kembali mereka sekolah,” bebernya.

Langkah ini, dinilai Tumiwa, masih minim diterapkan di lapangan. “Padahal begitu banyak bantuan diberikan pemerintah tapi tidak dimanfaatkan untuk menjaring anak-anak putus sekolah. Jangan sampai bantuan dipergunakan salah sasaran,” tukasnya.

Di sisi lain, pengamat pendidikan Dr Noldy Tuerah menuturkan, jika tidak memberi solusi dan tindakan yang nyata atas angka putus sekolah ini, masyarakat Sulut akan lebih banyak menjadi pekerja kasar atau kuli bangunan. “Bukan jadi manager, insinyur atau kerja kantoran lainnya. Karena mereka hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP tidak mungkin dapat kerja kantoran,” katanya.

Bahkan dikatakannya, pemerintah kampung juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun provinsi untuk melaporkan anak-anak yang putus sekolah.

“Atau bisa saja memberikan aturan untuk semua anak-anak wajib sekolah. Jika kedapatan anak-anak masih ada di rumah, di pasar, tempat kerja belum layak mereka lakukan diajak untuk kembali ke sekolah menuntut ilmu,” tukasnya.

123
Kirim Komentar