19 Feb 2018 10:27

Foto Bupati Sumendap Dicopot, Sumarsono: Tidak Boleh

MyPassion
DIPROTES: Plt Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama pendukungnya di ruang kerja bupati. Foto ini menunjukkan tak ada lagi foto Bupati James Sumendap di tembok dan tangan warga di belakang Kandoli seperti menunjukkan lambang kotak.

MITRA—Belum sepekan menjabat Plt Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli (RK) menuai protes. Sebagai Plt, RK diduga tidak menjaga netralitas di masa Pilkada. Hal tersebut sudah dilakukan di hari pertamanya dikukuhkan. Dari foto beredar, tampak RK bersama massa berada di ruang kerja, di mana di bagian tembok letak foto-foto simbol negara, foto Sumendap lenyap.

Tersisa foto presiden dan wakil presiden, dan foto Kandoli sebagai wakil bupati. Kabar ini cepat beredar. Tak sampai di situ, mulai muncul kampanye kotak kosong yang merupakan lawan Sumendap di Pilkada 28 Juni mendatang. Sayangnya, kampanye tersebut dilakukan masyarakat ketika foto bersama dengan Plt Bupati Kandoli. Beberapa warga mengacungkan dua tangan menyerupai bentuk kotak.

Banyak pihak menyayangkan dua temuan ini. Bahkan tak dibenarkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Soni Sumarsono, ketika dikonfirmasi langsung Manado Post. “Tidak boleh. Karena bupatinya masih ada, hanya cuti di luar tanggungan negara. Kecuali statusnya Pj Bupati, baru boleh turunkan foto karena bupati sudah akhir masa jabatan dan diisi penjabat,” sebut mantan Pj Gubernur Sulawesi Utara ini.

Dia menekankan Plt bupati harus netral. “Jika tidak netral laporkan ke Panwaslu setempat. Dua bukti cukup untuk sanksi. Kampanye kotak kosong bukti pelanggaran netralitas,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menuturkan, semua penyelenggara pemerintahan harus netral. “ASN termasuk kepala daerah atau Plt wajib netral. Tak boleh memihak pasangan calon atau kotak kosong. Jika memang ada indikasi pelanggaran, silakan lapor ke Panwaslu,” ujar Malonda.

Dia melanjutkan, jikapun ada tim kampanye untuk kotak kosong, harus melapor ke KPU. "Memang wajar kalau orang tidak suka dengan paslon. Ya, bebas datang ke TPS dan memilih tidak suka atau kotak kosong. Namun jangan sampai ada yang merugikan paslon tertentu. Itu ada sanksinya," ucap Malonda. Dirinya mengingatkan, bila tidak ada yang melapor sebagai tim kampanye kotak kosong, tidak bisa berkampanye terbuka.

Di sisi lain, protes datang dari Ketua DPRD Kabupaten Mitra Tavif Watuseke. Dia mendesak ada tindakan dari Panwas Kabupaten Mitra terkait masalah ini, terutama mengenai kampanye kotak kosong. “Sebagai Plt Bupati Mitra, harus bersikap netral dan negarawan. Kami mendesak Panwas tindaklanjuti hal ini. Memang tidak masalah, jika dia (RK, red) diantar warga. Namun kalau sudah ada indikasi mengampanyekan kotak kosong. Sambil memperlihatkan simbol kotak kosong itu harus ditelusuri," ujarnya.

Untuk masalah pencopotan foto Bupati Mitra James Sumendap, DPRD akan melakukan pemanggilan terhadap Plt Bupati Mitra. Karena menurut Watuseke, Sumendap hanya cuti karena mengikuti kampanye Pilkada Mitra. "Kami sebagai fungsi pengawasan akan melakukan pemanggilan terhadap Plt Bupati Mitra. Karena dalam foto yang beredar di medsos sangat jelas terpampang RK bersama beberapa simpatisannya berfoto dan sudah tidak ada foto Bupati Mitra James Sumendap," paparnya.

Ketua Tim Pemenangan Sumendap-Joke Legi (JS-OK) Jeremia Damongilala mengatakan, tugas Plt bupati adalah menjaga netralitas terutama di saat Pilkada. “Terpenting menyukseskan jalannya Pilkada yang aman, tentram, dan nyaman. Pak James masih bupati namun karena tunduk pada aturan, harus mengambil cuti. Kami minta gubernur mengambil tindakan,” sebutnya. Senada diungkapkan Ketua Gerindra Mitra Alkindi Bilfagih. “Kami menyayangkan ketidaknetralan Plt bupati dan menurunkan foto bupati hampir di semua ruangan. Selaku DPRD akan mengajukan hak angket. Minta gubernur copot ketidaknetralan ini,” tegasnya.

12
Kirim Komentar