17 Feb 2018 09:48

Empat Parpol Terancam Tak Terima Banpol

MyPassion
Ilustrasi

BITUNG—Empat partai politik (parpol) di Kota Bitung, tahun ini terancam tak menerima bantuan parpol (banpol). Pasalnya, dari 10, baru enam parpol yang melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban (Lpj) Banpol. Sesuai regulasi, lpj banpol itu seharusnya diserahkan 31 Januari lalu. Diketahui, sekira Rp 719 juta digelontorkan untuk bantuan pendidikan dan operasional sekretariat 10 parpol di Kota Cakalang.

 

Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Fasilitasi P4 Kesbangpol Bitung Audy Rantung. “Saat ini, yang sudah memperbaiki dokumen lpj sekira enam parpol. Yakni PKPI, Golkar, PKB, PPP, Demokrat dan PAN. Empat lainnya sementara mempersiapkan,” katanya.

Padahal saat ini BPK sementara melakukan pemeriksaan, yang akan menjadi dasar penyerahan banpol tahun 2018. “Sesuai petunjuk BPK, akan segera meminta laporan lpj ini dalam waktu dekat. Kemarin BPK baru meminta daftar nama parpol dan jumlah yang diberikan tahun lalu. Kami berharap pada saat pemeriksaan BPK, semua lpj sudah disiapkan masing-masing parpol. Kerena batas akhir pemasukan sebenarnya 31 Januari lalu, dan sudah diberi kelonggaran sampai saat ini. Sebab ketika diperiksa, dan belum semua berkas siap, maka bukan lagi menjadi tanggungjawab kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Poldagri Jimmy Lotulung menambahkan, 10 parpol ini sebenarnya sudah memasukkan lpj 2017. “Namun  karena masih ada kesalahan, maka dikembalikan untuk diperbaiki kembali. Intinya untuk melengkapi apa saja yang kurang dari catatan pemeriksaan Poldagri, sebelum lpj diserahkan ke BPK,” katanya sembari meminta parpol segera menindaklanjutinya. “Karena resikonya ketika lpj tidak diaudit BPK, maka tidak akan dicairkan untuk banpol tahun ini,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Kesbangol Bitung Jeffry Sondakh mengakui, sampai saat ini masih diberikan kelonggaran bagi parpol penerima. “Kita masih menunggu parpol memasuk lpj perbaikannya. Apalagi sekarang sementara pemeriksaan BPK. Yang menjadi dasar pencairan banpol 2018. Jadi sampai akhir pemeriksaan parpol belum memasukan lpj, sesuai ketentuan yang harus diaudit BPK, jadi tidak akan bisa dicairakan. Dan regulasi ini berlangung lama, jadi pasti parpol sudah mengetahui persis bagaimana mekanismenya,” tutupnya.(cw-03/tan)

Kirim Komentar