15 Feb 2018 08:31

Talaud Paling Mahal, Mitra Murah Meriah

MyPassion

MANADO—Tahapan kampanye pasangan calon (paslon) di enam daerah pilkada di Sulut akan dimulai hari ini (15/2) hingga 23 Juni mendatang. KPU masing-masing daerah pun sudah menetapkan batasan dana kampanye paslon.

 

Seperti di Minahasa, disepakati maksimal duit dihabiskan saat kampanye yaitu Rp 15,3 miliar. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, kemarin. Menurutnya, jumlah ini sesuai kesepakatan dalam rapat koordinasi antara KPU bersama tim kampanye paslon. 

“Dengan ditetapkannya batasan maksimum ini maka setiap pasangan calon tidak diperkenankan menggunakan biaya kampanye lebih dari angka yang telah ditetapkan. Jika melebihi maka pasangan calon bisa dikenakan sanksi hingga pembatalan sebagai calon,” tegas Tinangon.

Jumlah dana kampanye tersebut meliputi biaya rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen/konsultan, pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK), bahan kampanye dan kegiatan lain di luar rapat umum.

“Dari rincian itu, biaya paling tinggi ada pada pembuatan bahan kampanye yang dibuat pasangan calon, yakni sebesar Rp 6,2 miliar. Atau hampir setengah dari total dana yang ditetapkan,” urainya.

Batas maksimal penggunaan dana kampanye tersebut diakuinya telah sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU). “Jadi jumlah itu rasional dan sudah disetujui oleh tim pemenangan calon peserta pilkada Minahasa,” tandasnya.

Lanjutnya, untuk sumbangan dana kampanye dilarang menerima dari pihak asing. “Baik negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing. Termasuk penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain. Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan jasa, termasuk diskon yang melebihi kewajaran, dianggap sebagai sumbangan,” katanya.

Menurut Tinangon, bila sumbangan melebihi ketentuan, maka paslon dan parpol dilarang menggunakan dana kelebihan dan wajib melaporkannya ke KPU. “Mereka harus menyerahkan kelebihan ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan dana kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai paslon,” tegas Tinangon.

Sedangkan paslon yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, menurut Tinangon, bakal dikenai sanksi pembatalan.

Sedangkan di Mitra disepakati jumlah maksimal penggunaan dana kampanye hanya Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Bidang Data dan Perencanaan Helti Masie.

Massie menuturkan, mekanisme terkait dana kampanye diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017. "Untuk rincian mengenai pengeluaran dana kampanye sudah ada perhitungan yang diatur dari PKPU yang berkait dana kampanye. Jumlah yang sudah disepakati tersebut merupakan pengeluaran selama tahapan kampanye," ujarnya.

Terkait sumbangan dana kampanye, khusus parpol, serta lembaga swasta yang berbadan hukum maksimal Rp 750 juta. "Sedangkan untuk sumbangan pribadi maksimal yang bisa diberikan Rp 75 juta," terang Massie.

Namun, kata Massie, besaran dana kampanye yang dihimpun paslon tidak dibatasi. Tapi jika ada dana kampanye yang tersisa atau tidak digunakan wajib disetorkan ke kas negara. "Memang besaran dana kampanye yang dihimpun tidak ada batasan. Tapi maksimal pengeluaran dana kampanye sesuai kesepakatan jumlahnya Rp 2 miliar," tandasnya.

Sementara, Hendra Paat, LO paslon tunggal James Sumendap – Joke Legi (JS-Oke), engan membeber dana kampanye yang terkumpul saat ini. Menurutnya, sesuai mekanisme, saat ini masih dalam tahap pembukaan rekening.

"Jadi kami masih sementara menunggu bantuan dana kampanye yang masuk. Baik itu dari badan usaha, badan hukum atau dari masyarakat,” katanya.

12
Kirim Komentar