13 Feb 2018 15:17

Berulah, PT Delta PHK 512 Karyawan

MyPassion
BERJUANG: Ratusan karyawan PT Delta saat mengawal RDP di ruang paripurna DPRD Bitung, Senin (12/2). (Revliando/MP)

AKSI mogok kerja  menuntut status ketenagakerjaan karyawan PT Delta pekan lalu, berbuntut panjang. Sekira 512 karyawan perusahaan pengalengan ikan tuna ini, langsung kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal menurut karyawan, apa yang mereka lalukan sudah sesuai peraturan.

Terkait hal ini, Komisi A DPRD Kota Cakalang, langsung bertidak cepat. Dalam rapat dengar pendapat Senin (12/2), ada beberapa rekomendasi yang diputusakan. Pertama, PT Delta mempekerjakan kembali, karyawan yang diberhentikan sepihak dengan ketentuan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sebab mereka adalah pekerja produksi. Pun kalau memang perusahaan sudah tidak mempekerjakan kembali, harus membayar pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Juga pemerintah membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan PT Delta. Dan diberi waktu sekira 3 hari dari saat ini (kemarin, red). Pun harus ada kepastian tentang rekomendaasi ini. Bagaimana langkah pemerintah, terhadap pelanggaran tentang syarat dan hubungan kerja di PT Delta. Diikuti dengan tindakan tegas oleh pemerintah. Sebab ini terindikasi melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Supaya tidak menjadi catatan buruk bagi perusahaan lain untuk melakukan cara yang sama,” tegas Ketua Komis A DPRD Bitung Victor Tatanude.

Sementara itu, pihak karyawan yang diwakili Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja RTMM SPSI Bitung Estevanus Sidanguli, mengaku ekan mengawal rekomendasi tersebut. “Kami pekerja, menunggu limit waktu yang disepakati bersama. Kalau memang tidak mendapat solusi, maka akan ada aksi berkelanjutan dari serikat buruh,” tegas Sidanguli.

Terkati hal ini, pemerintah akan melakukan mediasi kembali dengan PT Delta. Meski sebenarnya, kewenangan pemutusan sanksi wewenang dinas tenaga kerja provinsi. “Memang PT Delta sudah beberapa kali diberikan teguran dan mediasi, tapi tidak diindahkan. Tapi kewenangan ada di provinsi. Itu masalahnya,” aku Asisten I Setkot Bitung Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Oktofianus Tumundo.

Lanjutnya, pemerintah kota tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kita kolaborasi bersama. Kalau masih tidak ada jalan keluar, kami akan memberikan rekomendasi penutupan. Dan akan juga laporkan ke pimpinan dalam hal ini wali kota. Kalau bagaimana, kedepannya akan ke Kementerian Tenaga Kerja. Kita bawa kasus PT Delta ini, karena sudah sangat merugikan di Kota Bitung,” tutupnya.

Terpisah, PT Delta yang diwakili kuasa hukumnya Susilo, berkilah apa yang dilakukan perusahaan sudah sesuai penafsirannya. “Terkait masalah status karyawan, sudah melalui prosedur peraturan yang ditangani pengawas provinsi, dan memang sudah keluar nota, pun sudah dijawab melalui dinas pengawasan provinsi. Artinya bahwa yang kami lakukan menurut kami, sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ketika terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan hukum lanjutnya, pihaknya siap melanjutkan ke UU Nomor 24 terkait proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. “Dan mohon maaf, ketika sikap dari perusahaan harus melakukan PHK. Sebab kami sudah dua kali memperingatkan pihak pekerja supaya masuk kerja,” ungkapnya. (cw-03/tan)

Kirim Komentar