10 Feb 2018 08:26

Mie Boraks Masih Beredar, Warga Bisa Laporkan Produsen

MyPassion

MANADO—Penemuan mie mengandung boraks yang dibeber Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut menggerkan warga. Bahkan, izin produsen mie yang mengandung zat kimia berbahaya itu diminta dicabut. Tak hanya itu, jika berpotensi ada korban, maka produsen bisa dipolisikan.

 

Pengamat hukum Dr Olga Pangkerego mengatakan, masalah mie boraks bisa langsung dibawa ke ranah hukum. Tak harus menunggu instansi yang menemukan melayangkan laporan.

“Itu terkait dengan hukum administrasi. Artinya masih ada pihak yang berwewenang seperti BBPOM dan Disperindag yang menangani hal tersebut. Secara hukum itu benar. Namun, bisa saja konsumen melaporkan ke pihak kepolisian tanpa melewati BBPOM atau Disperindag,” jelas Pangkerego.

Menurutnya, pelaporan langsung dari masyarakat bisa dilakukan asalkan sudah ada korban. Dan harus didasari bukti kuat. “Selama belum ada pengaduan dari korban, administrasinya harus melalui instansi terkait,” jelas dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Namun, dia menambahkan, pihak BBPOM dan Disperindag jangan lemah dan lesu melakukan pengawasan. “Jika izin usaha tidak dicabut, pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus. Jangan hanya turun pengawasan setiap tahun,” sorot Pangkerego. Dirinya pun mendorong Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) lebih memperhatikan hal ini. “YLKI harus membuat konsumen cerdas. Agar tidak mudah memilih makanan dan produk bahaya lainnya,” kunci doktor lulusan UNHAS tersebut.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan, pelaporan tak harus dari instansi yang menemukan. “Selain Disperindag dan BBPOM, masyarakat juga bisa melaporkan. Apalagi jika merasa dirugikan,” kata Tompo.

Dia menambahkan, produsen mie boraks jika terbukti bisa diancam pasal berlapis. “Penerapan undang-undang kesehatan itu 3 sampai 6 bulan. Undang-undang perlindungan konsumen sampai 5 tahun penjara. Bisa juga undang-undang tentang pangan hingga ancaman KUHP tentang pembunuhan berencana sampai ancaman hukuman mati,” pungkas Tompo.

Ketua YLKI Sulut Aldy Lumingkewas mengatakan, pihaknya terus mendorong instansi terkait bertindak. “Mereka (instansi terkait) harus melakukan pencabutan izin usaha pelaku usaha produk makanan yang mengandung boraks. Harus ditutup. Boraks itu bahaya!” tegasnya.

Sementara, pantauan wartawan koran ini, kemarin (9/2), masih ada supermarket yang menjual mie yang ditenggarai positif mengandung boraks. Termasuk mie ‘S’. Di Multimart Ranotana misalnya. Terpantau masih menjual mie ’S’ yang masuk dalam daftar bahan makanan positif mengandung boraks.

Saat dikonfirmasi, Departemen Manager Multimart Ranotana Bonny Kalalo mengaku belum tahu akan informasi ini. “Kami jujur belum tahu,” katanya.

Ia menambahkan biasanya jika ada hal-hal urgent seperti makanan yang mengandung bahan berbahaya disampaikan langsung dari pimpinan pusat. “Kali ini kami tidak tahu perihal mie ini,” pungkas Kalalo sembari menginstruksikan karyawan menarik produk tersebut dari pajangan. (tr-02/tr-05/fgn)

Kirim Komentar