09 Feb 2018 10:43
BI Sulut Ajak Perbankan Edukasi Nasabah

Pemantauan Kartu Kredit Tak Perlu Dikhawatirkan

MyPassion

MANADO—Pemantauan kartu kredit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 ditanggapi dengan kekhawatiran. Pasalnya, transaksi kartu kredit yang kini bisa dipelototi Direktorat Jenderal Pajak (DJ) bisa memicu penutupan kartu kredit dari nasabah.

Namun, terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulut melalui Deputi Direktur Bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi MHA Ridhwan mengajak perbankan agar mendukung aturan ini. Dirinya juga menekankan agar perbankan sebagai pihak yang mengeluarkan kartu kredit agar memberikan edukasi yang baik bagi nasabah.

“Apapun program pemerintah, jika itu untuk perekonomian lebih baik, ya harus didukung,” ujar Ridhwan kepada koran ini semalam. Dia juga mengatakan untuk semua konsumen agar tidak perlu khawatir terhadap peraturan tersebut.

Sementara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulutgomalut Elyanus Pongsoda mengatakan, transaksi kartu kredit bukan merupakan suatu hal yang perlu dirahasikan dari DJP. “Apalagi jika dasar DJP masuk melihat data itu sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku, atau ada dasar hukumnya,” pungkas Pongsoda.

Terpisah Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin melalui Kabid P2-Humas FN Rumondor menuturkan, secara umum aturan tersebut adalah hal yang biasa. Karena, pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara. “Sehingga perlu didukung kesinambungannya agar negara bisa aman membiayai pengeluaran pemerintah. Termasuk dengan pajak yang ada di Sulut,” katanya.  Dia menjelaskan, pajak perlu data dukungan yang valid. “Agar potensi pajak bisa digali. Jadi pengawasan tersebut, dalam hal ini pengawasan kartu kredit, masih dalam batas yang wajar,” singkat Rumondor.

Di sisi lain, pengamat ekonomi James Massie menilai, adanya pengawasan terhadap rekening debitur termasuk transaksi kartu kredit berdampak positif. “Kalau pengawasan diberikan untuk peningkatan hasil pajak itu kan baik. Tapi perlu diingat, jangan jadikan kebijakan tersebut seakan mencabut hak-hak dari debitur,” jelasnya.

Artinya, Massie melanjutkan, pengawasan bisa saja dilakukan. Karena tujuannya mendorong pendapatan pajak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. ”Asalakan pengawasan ini tidak membahayakan debitur dan perbankan itu sendiri,” pungkas Massie. (tr-01/fgn)

Kirim Komentar