23 Jan 2018 12:45
Batas 31 Maret di KPK

ASN Wajib Melaporkan LHKPN

MyPassion

BOLSEL - Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bolsel Arvan Ohy mengimbau, agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Sekkab Arvan, setiap tahun Pemkab Bolsel rutin melaporkan hasil kekayaan mereka ke KPK. " Saya mengingatkan kembali, karena jangan sampai para SKPD lupa. Apalagi ini bulan pertama kerja, semua sibuk dengan program kerja yang akan dijalankan," ujar Sekkab. 

Sekkab Arvan menjelaskan, di Bolsel sendiri semua pejabat eselon dua, auditor, kuasa pengguna anggaran di OPD wajib melaporkan hartanya. "Eselon tiga, dan camat juga wajib. Jika tahun lalu kita melaporkan masih manual, tahun ini sudah memakai aplikasi. Namanya E-LHKPN. Dimana adminnya langsung KPK, jadi tinggal buka aplikasinya, isi data, langsung kirim," ujar panglima ASN ini.

Dengan adanya aplikasi tersebut lanjut Sekkab, langsung terlihat siapa saja yang belum melaporkan penghasilannya. Sebab  data jabatan dan nama pejabat sudah tertera dalam aplikasi. "Aplikasi ini dipakai oleh seluruh jajaran pemerintah Indonesia, untuk melaporkan kekayaannya," terang mantan kaban keuangan ini.

Sekkab juga menerangkan, melaporkan kekayaan kepada KPK adalah kewajiban semua ASN. "Jangan sampai ASN kita disini lupa melaporkan, karena paling dambat sampai 31 Maret. Dan jika belum melapor juga, sistem aplikasi akan memberitahukan lewat email masing-masing," tutup Arvan. (cw-04/ite)

Kirim Komentar