20 Jan 2018 10:49
Bisa Ajukan Cuti, Tapi Tidak Ditanggung Negara

Keluarga Paslon PNS Dilarang Berpolitik

MyPassion
Ilustrasi

BOLMUT -  Keluarga pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Bolmut Samidin Korompot.

Menurut Korompot, larangan ini juga berlaku pada istri dan anak calon bupati dan wakil bupati yang berstatus PNS dimana selama Pilkada dilarang terlibat dalam politik termasuk saat kampanye.”Larangan ini sesuai dengan  keputusan pemerintah pusat.  Tidak diperbolehkan walau atas dasar kemanusiaan," ujar Korompot.

Dia menjelaskan, bisa saja keluarga, istri dan anak berstatus PNS mendampingi Paslon, asalkan harus ajukan cuti. "Itupun cuti yang diberikan adalah cuti bukan tanggungan negara. Jadi tidak akan menerima gaji dan tunjangan apapun," jelasnya.

Dia berharap, aturan ini dapat dilaksanakan oleh para calon bupati dan wakil bupati. “Mengingat ada beberapa calon yang keluarganya berstatus PNS," tambah Samidin.

Kabid Diklat dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Pelatihan (BKPP) Bolmut Salim Eato menambahkan, larangan untuk PNS terlibat politik memang sangat ditekankan. "Karena jika terlibat PNS tersebut bisa dikenakan sanksi berupa pemecatan," tegasnya. (tr-05/ite)

Komentar
  • MyPassion

    dterre
    06 Feb 2018 19:19

    Eat together in the evening, ferragamo belt and then look at you in high cold, kick your toes, while you are nowhere to dodge, frequently see me
  • MyPassion


    20 Jan 2018 19:28

Kirim Komentar