19 Jan 2018 09:52

Ratusan Dipangkas, THL Diminta Maksimal

MyPassion
Sejumlah honorer Pemkab Minut usai melakukan apel bersama. Foto: Rianthy Kalalo/MP

MANADO—Belum ada tanda-tanda pembukaan penerimaan CPNS tahun ini, membuat pemerintah daerah di Sulut memaksimalkan fungsi Tenaga Harian Lepas (THL). Sebagian daerah melakukan penambahan. Tapi tidak sedikit juga yang tetap dengan jumlah acuan 2017. Ada juga yang melakukan pemangkasan.

 

Di Minahasa, terdata ada sebanyak 670 THL yang kini dipekerjakan di 60 perangkat daerah (peda). Menurut BPKAD, masing-masing THL digaji bervariasi. Acuannya sesuai durasi kerja. 
"Karena seperti penyapu jalan yang masuk dalam tanggungan Dinas Lingkungan Hidup. Beda gajinya dengan staf dinas. Rata-rata mereka (THL, red) digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)," ujar Kepala BPKAD Rianny Suwarno melalui Kabag Anggaran Refly Igir, kemarin.
Asisten I Denny Mangala mengatakan, hingga saat ini belum ada wacana penambahan THL. Meski begitu, proses pengajuan permintaan penambahan telah diserahkan kepada seluruh peda. "Belum ada angka pasti berapa tambahan THL tahun ini. Masih menunggu rekapan semua perangkat daerah. Tapi, ada penilaian semua THL, yang dinilai tidak sesuai standar ada pengurangan," katanya.
Senada disampaikan Sekretaris Dinas BKD Andre Winowatan. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan usulan penambahan THL dari peda. 
"Yang lebih tahu kebutuhannya kan perangkat daerah. Setahu saya, sudah ada pemberitahuan yang nantinya dikaji apakah dikurangi atau ditambah," singkatnya.

Di Sangihe, Bupati Jabes Ezar Gaghana mengatakan, ada catatan gubernur untuk pengganggaran THL di daerahnya. Yakni terkait anggaran yang sangat besar di APBD mencapai Rp 26 miliar. “Kita juga telah melakukan pelanggaran terhadap instruksi menteri untuk terus mengangkat THL, padahal itu sudah tidak diperbolehkan. Sehingga untuk 2018 ini tidak ada penambahan THL untuk Sangihe," kata bupati.

Lanjutnya, saat ini juga sementara meminta administrasi terkait perhitungan beban kerja masing-masing THL di setiap peda. Untuk besaran gaji THLm, menurut Gaghana, ditenutkan kepala peda. Karena THL tersebut berdasarkan SK kepala peda.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sangihe Edwin Roring mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi bagi THL di setiap peda. "Dan saat ini pemkab juga masih membutuhkan clining service, sopir dan tenaga keamanan," bebernya.

Menurut Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Sangihe Jufiter Budikase, keberadaan THL sangat membantu. "Tanpa mereka pekerjaan kami tidak akan selesai, mengingat PNS di Dinas Pendidikan Sangihe hanya sedikit. Sehingga dengan adanya THL kami merasa terbantu," ungkap Budikase.

Model pengajiannya, tambah Budikase, sesuai jenjang pendidikan THL. "Jika dia S1 sekitaran Rp 1 juta lebih dan ada juga Rp 800 ribu. Karena semuanya sesui SK kepala dinas," tutupnya.

Menurut Sekertaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Joice Kumaat, total jumlah THL pada 2017 lalu berjumlah 619 orang. "Untuk 2018 saat ini kita baru akan melakukan pendataan, kebutuhan di setiap SKPD sebab SK baru dikeluarkan kemarin, untuk batas pemasukan usulan, hari Senin (22/1)," ujarnya.

Terkait keseluruhan anggaran Joice menjelaskan, BKPSDM, hanya melakukan pendataan serta pengusulan permintaan dari setiap peda. "Karena THL ini digaji langsung menggunakan pos anggaran yang ada di SKPD masing-masing. Jadi untuk teknis kita harus tanya ke setiap SKPD," terangnya.

Untuk standar gaji, lanjutnya, disesuaikan dengan fungsi kerjanya apa. Namun paling rendah berada di nominal 1.750.000. “Sedangkan tertinggi ada di kisaran 2,5 juta. Memang melihat APBD kita tidak mampu untuk memberikan gaji sesuai UMP," katanya.

Di Bolmong, terdata ada 723 THL yang dipekerjakan. Tahun ini anggaran yang disediakan dalam APBD sekira Rp 6,8 miliar. Menurut Sekkab Bolmong Tahlis Galang, per THL bakal menerima Rp 1,7 juga. “Mereka itu kan belum P3K, di data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai K2. Kalau sudah ada juknis pengangkatan P3K, otomatis gajinya sesuai UMP. Tapi yang K2 punya hak BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk yang lain tidak ada," jelasnya.

Tambah Galang, untuk penilaian THL jadi wewenang tiap peda. "Kalau di lingkungan sekretariat daerah saya lihat, karena saya selalu pantau setiap harinya masih bagus dan baik semua. Dan masih layak untuk dipertahankan," bebernya.

Lanjutnya, THL yang melakukan pelanggaran di Bolmong tidak segan-segan langsung di PHK. "Sekali mereka melakukan kesalahan, maka langsung di PHK tanpa pesangon. Karena mereka belum resmi jadi P3K. Kalau memang ada tindakan indisipliner, maka kami akan berlakukan. Sedangkan PNS bisa dipecat, apalagi K2," tegasnya.

123
Kirim Komentar