18 Jan 2018 10:05

Verifikasi Faktual Dihapus, Parpol di Sulut Siap

MyPassion
Yessy Momongan

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, saat ini menunggu edaran dari KPU RI, terkait keputusan penghapusan ketentuan verifikasi faktual partai politik (parpol).

Ketua KPU Sulut Yessy Momongan STh mengatakan, intinya KPU Sulut tinggal menunggu aturan dari KPU RI. “Sampai sekarang belum ada petunjuk ataupun perintah yang di keluarkan dari KPU RI. Selama itu belum ada, kami juga belum bisa bertindak. Kami masih menunggu instruksi turun, yang jelas kalau memang sudah ada perintah maka kami sudah akan menjalankan,” kata mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Seperti diketahui, Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual parpol. Kesepakatan itu diambil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi atas Pasal 173 Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Sejumlah parpol di Sulut sendiri mengaku, mereka sudah siap bila memang harus di verifikasi kembali. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulut Elman Saragih mengatakan, Nasdem Sulut sudah lama mempersiapkan diri untuk diverifikasi faktual. “Itulah sebabnya ketika pemenuhan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kemarin, kami sudah berlakukan semacam itu adalah verifikasi faktual. Dengan kata lain kalau hari ini KPU melakukan verifikasi, maka Nasdem Sulut sudah siap,” ucap Saragih.

Lanjutnya, meskipun demikian DPW Nasdem akan mengundang seluruh Ketua DPD mengikuti pertemuan untuk persiapan verifikasi 25 Januari nanti di Manado. “Kesiapan kami bahkan sampai Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) semua sudah lengkap. Baik kantor maupun ketua, sekretaris dan bendahara, kami sudah siap,” katanya sembari menambahkan, keputusan ini sangat bagus dan adil bagi semua Parpol yang ada.

Senada, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Sulut James Karinda mengungkapkan, partai mereka telah siap untuk kembali diverifikasi bila hal itu memang akan terjadi. “Kami tinggal menunggu pemberitahuan dari KPU. Namun kami di provinsi sampai tingkat DPC telah siap,” sebut Karinda.

Bahkan, akhir pekan ini, PD akan melakukan rapat finalisasi kesiapan dan koordinasi, sebelum KPU melakukan verifikasi faktual. 15 kabupaten kota menurut Karinda sudah koordinasi. “Saya menilai bila ini akan di verifikasi kembali, itu hal yang baik karena membuktikan bahwa partai semakin profesional menghadapi pemilu presiden dan legislatif,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Sulut Melky Suawah mengatakan, keputusan terkait dengan tahapan pemilu menurutnya memang masih harus dikoreksi. Koreksi dan evaluasi kedepan, karena kualitas pemilu jelasnya, tidak lepas dari perangkat aturan yang jelas dan tegas. “Prinsipnya Gerindra telah siap untuk di verifikasi kembali. Selain kita sudah pengalaman melewati proses verifikasi faktual sebelumnya, kita memang juga sudah mempersiapkan dari jauh hari,” beber Suawah.

Pihaknya kini menunggu peraturan KPU terkait penghapusan verifikasi faktual. Sementara menurut Sekretaris Partai Hanura Sulut Selfi Pondaag, partainya juga siap 100 persen untuk menghadapi verifikasi nantinya. Sampai di tingkat cabang semua telah siap.

Berbeda dengan yang lain, Pondaag menilai keputusan MK tidak tepat. “Itu sudah keputusan MK walaupun menurut saya tidak tepat, dan MK tidak memperhitungkan konsekuensi implementasinya. Keputusan MK ini tidak memperhitungkan jadwal KPU yang sudah berjalan dan sudah lewat agenda faktual,” ucapnya.

12
Kirim Komentar