13 Jan 2018 09:13
Tuange Jabat Bupati Tiga Bulan

Wagub: Kasus Talaud Pertama dan Terakhir

MyPassion
RESMI BUPATI TALAUD: Petrus Tuange menerima petikan SK Mendagri terkait pengangkatan sebagai Bupati Talaud dari Wagub Steven Kandouw, didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setprov Jemmy Kumendong.

MANADO—Kabupaten Kepulauan Talaud, Jumat (12/1), resmi memiliki bupati baru. Sri Wahyumi Manalip (SWM) resmi dinonaktifkan selama tiga bulan. Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw resmi menyerahkan petikan surat keputusan (SK) Mendagri terkait pemberhentian sementara Manalip dan pengangkatan Wakil Bupati Talaud Petrus Tuange sebagai bupati. Ikut dampingi Tuange, legislator Talaud dan jajaran Forkompinda.

Kepada wartawan Kandouw mengatakan, ini adalah miss komunikasi sederhana yang berakibat besar, layaknya kerikil kecil yang bisa menjatuhkan. “Jadi hari ini memang telah ditugaskan dari gubernur untuk memberikan SK pemberhentian dan pengangkatan khusus Talaud. Pemprov berharap, kasus Talaud menjadi pertama dan terakhir di Sulut,” tukasnya.

Dari kasus ini, lanjut Kandouw, harus diambil hikmah, bahwa kebijakan pemberhentian bisa terjadi. “Agar semua pejabat negara bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, karena semua diatur oleh undang-undang," ucapnya.

Lanjutnya, pejabat di daerah tak boleh mengambil keputusan seenaknya. Semua ada aturan, termasuk kewajiban pejabat untuk berada di tempat.

"Sanksi ini adalah satu akumulasi fakta-fakta, di mana beberapa kali baik lembaga eksekutif, legislatif di tingkat atas secara vertikal atau pimpinan daerah datang ke Talaud, beberapa kali ibu bupati tidak berada di tempat. Karena itu semua pejabat daerah harus memahami tugas dan tanggung jawabnya," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) ini menekankan, kasus Talaud tak ada kaitannya dengan Pilkada. Karena diketahui, Manalip menjadi salah satu PDI-P di Talaud.  “Semua ini terjadi karena kesalahan. Beberapa kali pimpinan datang seperti Wakil Ketua DPR-RI, menteri, namun bupati tidak berada di tempat. Itu kan bukan dari pimpinan daerah yang suruh pergi. Kalau pimpinan daerah suruh pergi berarti ini jebakan. Namun kan menurut ini murni kesalahan,” paparnya.

Apalagi, lanjut mantan Ketua DPRD ini, kesalahan tersebut berulang. “Masa gubernur sebelumnya kalau tidak salah sudah dua kali peringatan. Jadi staf di daerah harus bisa mengingatkan. Ini juga menjadi masalah karena membiarkan tidak mengingatkan bupati. Perlu di garisbawahi ini tidak ada nuansa politik," ucapnya.

Tuange di tempat yang sama mengatakan, dalam UU 23 tahun 2014 mengatakan dengan jelas tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Kemarin ketika saya mendapatkan informasi dari Kepala Biro Pemerintahan direncanakan hari ini ada serah terima terkait SK ini. Saya akan menjalankan tugas ini sesuai dengan aturan,” pungkas Tuange.

Manalip saat dikonfirmasi mengatakan dirinya belum menerima SK pemberhentian. "Selama SK belum ada, saya akan tetap ke kantor, bekerja seperti biasa," kata Manalip, kemarin.

Sementara terkait undangan penyerahan SK pemberhentian, ditegaskan Karo Pemerintahan dan Otda Setprov Jemmy Kumendong, Pemprov sudah menyurat dan mengundang Manalip. "Ada undangan. Buktinya forkopimda dan Pak Tuange hadir. Tapi SK sudah kami titipkan ke Plt Bupati," tandasnya.(ctr-03/gel)

Kirim Komentar