13 Jan 2018 09:31

Terlibat Kampanye, ASN Dicopot

MyPassion

MITRA—Memasuki tahun politik, ASN diminta netral. Apalagi pada penyelenggaraan pilkada kali ini, incumbent James Sumendap hampir dipastikan akan kembali maju. “ASN harus netral. Karena harus sesuai aturan yg berlaku. Juga sudah ada surat edaran baik MenpanRB dan Mendagri,” imbau Sekkab Farry Liwe.

 

Dikatakan Liwe,  kinerja dalam pelayanan ASN di tahun ini harus tetap stabil. “Bahkan harus lebih ditingkatkan, jangan terganggu dengan urusan politik yang menyangkut salah satu calon. Kalaupun ASN tidak perlu bicara pilih ini pilih itu dalam melakukan pelayanan masyarakat," terang Liwe.

Adapun sanksi tegas akan diberikan pada ASN yang terlibat ikut kepada salah satu calon kepala daerah. “Saya kira komitmen semua aparatur pemerintah yang harus netral. Sanksinya sudah dirumuskan oleh Menpan-RB ada tahapan yang berjenjang,” terangnya.

ASN dilarang menjadi juru kampanye, anggota tim sukses, bahkan menggunakan inventaris negara, untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah. “Apakah dia langsung jadi jurkam, apakah dia langsung jadi tim sukses untuk membagi sembako misalnya. Atau menggunakan mobil dinas untuk kampanye atau kepala daerah mengizinkan kantor pemerintahan untuk pasangan calon tertentu," papar Liwe.

Diketahui, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, telah diatur mengenai larangan bagi aparatur sipil negara mengikuti kegiatan kampanye. Selain itu, hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang PNS untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung.

Adapun sanksi, dijelaskan Aktivis asal Silian Gusman Mangero yang akan diberikan bagi ASN yang terbukti terlibat. “Mulai dari sanksi sedang dan berat. Yakni, dicopot dari jabatan apabila terbukti menggunakan fasilitas negara atau dengan sengaja merugikan kepentingan luas,” tandasnya.(tr-04/gnr)

Kirim Komentar