12 Jan 2018 09:57
Aprindo: Gaji Tinggi, Kerja Harus Oke

UMP Tinggi, Perusahaan Kewalahan

MyPassion

MANADO—Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018 mulai diterapkan bulan ini. Namun, UMP yang diteken Gubernur Olly Dondokambey akhir tahun lalu sebesar Rp 2,8 juta dinilai kemahalan. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulut Andy Sumual melalui Sekretaris Robert Najoan mengatakan, UMP tahun ini cukup membuat pengusaha ritel kewalahan. Karena biaya yang cenderung naik tak berbanding lurus dengan pendapatan. “Kalau mau jujur, ini cukup membuat kami kewalahan. Karena saat ini tantangan industri ritel semakin berat,” keluh Najoan.

Namun, Najoan menegaskan, pihak Aprindo tak pernah mengeluhkan keputusan pemerintah. “Selama ini pengusaha tak mau berseberangan dengan pemerintah sebagai regulator. Kami tetap berkomitmen akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mensejahterahkan para pekerja,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, Aprindo mendukung semua program pemerintah. Namun kedepannya, menurutnya, ada baiknya jika Aprindo dilibatkan langsung dalam penyusunan UMP. “Intinya, jika memang kami membayar karyawan dengan gaji tinggi, alangkah baiknya diikuti dengan kinerja maksimal. Gaji sudah tinggi, kerja harus oke. Agar bisa meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan bisa mensejahterakan karyawannya,” pungkasnya.

Terpisah, Sekertaris  Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Sulut, Romel Sondakh mengingatkan, semua pelaku usaha harus membayaran gaji karyawan sesuai dengan UMP. Sondakh menjelaskan, penerapan UMP dan UMK tersebut diberlakukan kepada buruh yang memiliki masa kerja antara 0-1 tahun.

“Sementara bagi buruh yang sudah bekerja di atas satu tahun perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP 78 tahun 2015 dan Permenaker No 1 tahun 2017. Jika perusahaan tidak menerapkan UMP maka akan dikenakan denda Rp 100 sampai Rp 400 juta, dan kurungan badan 1 sampai 4 tahun,” dia mengingatkan.

Sondakh mengimabu, semua pimpinan perusahaan dapat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Pun dengan Disnakertrans Provinsi Sulut dan kabupaten/kota agar lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi perusahaan.

“Jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, maka harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya. Dirinya berjanji,  tahun ini pihaknya akan terus memantau semua perusahaan dan keseriusan Disnakertrans dalam menindaklanjuti pelanggaran normatif tersebut.

Sementara, ekonom Sulut, Victor Lengkong ikut mengatakan, kenaikan UMP dapat mencekik setiap pengusaha maupun perusahaan. Jika para buruh atau karyawannya tidak bekerja dengan baik dan tidak meningkatkan kemampuan. Baginya kenaikan UMP tersebut sebenarnya bagus untuk menggerakan sektor ekonomi. “Asalkan kemampuan dan disiplin para karyawan harus terus ditingkatkan,” katanya.

Sekretaris ISEI Cabang Manado ini menegaskan, karyawan untuk lebih serius dalam bekerja dan benar-benar memenuhi kebutuhan perusahaan tempat mereka bekerja. “Karena gaji yang besar harus didukung dengan kerja yang bagus. Kesimbangan antara karyawan dan pemilik usaha harus terus ada. Para karyawan jangan hanya menuntut hak, namun tidak melaksanakan kewajiban. Harus ada keseimbangan antara keduanya,” kunci akademisi Unsrat ini. (ctr-02/fgn)

Kirim Komentar