12 Jan 2018 09:59

Pangdam: Tak Ada TNI Aktif Ikut Pilkada

MyPassion
Ganip Warsito

MANADO—Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Ganip Warsito menegaskan, AAB Maliogha sebelum ikut tahapan pemilihan kepala daerah di Sitaro, terlebih dahulu sudah undur diri sebagai anggota TNI. “Diinformasikan dan ditegaskan kembali, bahwa TNI aktif yang akan mengikuti tahapan pilkada tahun 2018, sudah pensiun dini dari dinas keprajuritan dan berstatus purnawirawan,” ungkap Pangdam, melalui juru bicara Kodam Merdeka, Kepala Penerangan Kolonel Inf Andi Muhamad Suryadarman, Kamis (11/1) kemarin. “Jadi ditegaskan kembali, tidak ada TNI aktif yang ikut pilkada,” tandasnya.

Diketahui, dalam mutasi Maliogha, dicantumkan putra nusa utara tersebut sudah pensiun dini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/12/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Sebelumnya, ditegaskan Pangdam, netralitas TNI pada Pilkada merupakan harga mati bagi setiap prajurit TNI khususnya anggota Kodam XIII/Merdeka. Menurut pangdam, netralitas TNI sangat diperlukan karena merupakan aparat negara yang berdiri di semua golongan dan tidak memihak satu golongan. “Seluruh prajurit Kodam XIII/Merdeka untuk tidak ikut dalam politik praktis,” tegas jenderal bintang dua ini.

Dia juga memaparkan beberapa hal yang harus diikuti seluruh prajurit untuk menjaga netralitas. Pertama tidak diperkenankan menjadi anggota KPU, tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu. Kemudian tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan parpol dan kandidat tertentu.

Tidak diperkenankan menjadi panwaslu. Tidak diperkenankan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia  pemungutan suara dan ketua panitia pemungutan suara. Tidak diperkenankan menjadi panitia pendaftaran pemilih. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan. Tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye. Instruksi yang terakhir, tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat.

Di mana, setiap dansat wajib sosialisasikan netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada kepada anggota dan keluarganya. Baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik. Juga wajib cek dan awasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitas TNI.

Kemudian wajib awasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif, sekaligus cegah giat yang terkait dengan politik praktis. “Harus berikan sanksi bila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, wajib sampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya,” tandas Pangdam.(gnr)

Kirim Komentar