11 Jan 2018 13:11
Rakyat Butuh Pemimpin Kreatif

POLITIK UANG HARAM

MyPassion
LAWAN POLITIK UANG: Diskusi AIPI Manado dan Manado Post terkait outlook politik Sulut 2018 digelar, kemarin. Ketua AIPI Manado Drs Steven Kandouw membuka diskusi dan dihadiri akademisi, penyelenggara Pemilu, unsur partai politik, dan praktisi. foto: reza mangantar/mp

Di Bolmut masih kategori rendah, meski rawan karena pertarungan antara bupati menjabat, mantan bupati, dan ketua DPRD. Itu bisa menggoyahkan netralitas ASN. Di Minahasa masih head to head. Masalah seperti di Sangihe bisa dibawa ke sana apalagi mereka dekat dengan provinsi. “Ini juga akan dibawa dalam kondisi GMIM dan sudah mulai nampak,” sebutnya.

Lanjutnya, di Mitra akan ada perpanjangan pendaftaran bakal calon. Sedangkan di Sitaro, ada kesalahan di mana satu partai mengusung dua calon. Pertarungan di Talaud antara bupati dan mantan bupati.

Terkait politik uang, ditegaskan Malonda, Bawaslu bergandengan tangan dengan Panwaslu mencoba meminimalisir pelanggaran tersebut. "Dengan kewenangan penuh yang ada pada kami, Bawaslu dan Panwaslu akan benar-benar memelototi pelaksanaan Pilkada. Diakui, ada masyarakat yang sudah menjadikan politik uang sebagai budaya," beber Malonda. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu petugas Panwaslu sering diusir masyarakat karena dinilai 'menghalangi berkat'.

"Kata masyarakat, ba apa di sini? Dorang (calon, red) mo kase berkat ngoni pele-pele," tutur Malonda.Dia menekankan, selain pendidikan politik dan pengawasan dari penyelenggara Pemilu, calon dan partai politik punya sumbangsih besar menghapuskan kebiasaan seperti itu di masyarakat. "Ini karena sudah dibiasakan, akhirnya masyarakat mulai mendapat kesan, tanpa uang tak ke TPS. Budaya politik partisipan memang harus diperkuat di masyarakat," tukasnya.

Selanjutnya menurut Dr Ferry Liando, politik bukan hanya persoalan suksesi. Ini adalah tahun kepanikan. Karena juga ada suksesi rektor dan pelayan khusus (pelsus). Namun dia lebih menitikberatkan pada Pilkada, yang dinilai parpol gagal kaderisasi, sembari tak membantah jika masyarakat masih terlibat dalam politik transaksional. “Sebenarnya pemimpin itu harus melahirkan inovasi dan kreativitas. Pilkada kali ini bisa melahirkan pemimpin yang bisa memberikan inovasi baru dan kreativitas baru,” ucap Liando.

Komisioner KPU Sulut Ardiles Mewoh ikut menjelaskan, semua tahapan krusial ada di tahun 2018. Karena banyak tahapan berjalan di tahun ini. Kebijakan KPU, bagaimana memberikan upaya sungguh. Agar tidak ada calon tunggal pilkada. Namun tetap masih ada juga calon tunggal.

“Kebijakan dari KPU akan diberikan perpanjangan calon pendaftaran. Ini juga berpotensi menjadi persoalan. Tiga hari setelah penetapan bisa langsung kampanye dan untuk petahana bisa mengambil cuti,” tuturnya.

Tenaga Pendidik di Fakultas Hukum Unsrat Toar palilingan menjelaskan, sebenarnya tidak ada hal yang istimewa dalam pilkada kali ini, hanya mengulang momen. Sekarang kurang bagaimana dari Bawaslu dan KPU melaksanakan sesuai aturan. Secara khusus juga harus ada persiapan secara hukum terhadap segala hal yang akan jadi masalah.

“Soal pilkada kan sudah ada kebijakan yang mengatur, aturan hukumnya sudah jelas tinggal menerapkan. Jadi, harus ada persiapan matang dari pengawas dan penyelenggara. Konflik politik juga akan membuat situasi tidak kondusif dan itu saya pikir akan terjadi, itu yang perlu juga diawasi,” sebut Palilingan.

Pengamat Politik Burhan Niode menegaskan, persoalan pemilu di Sulut tidak melekat pada pragmatisme. “Saya kurang sependapat kalau politik sebagai panglima. Harusnya hukum sebagai panglima dalam tataran ini. Saya sependapat dengan partisipan politik. Partai politik harus diperkuat, namun gong telah berbunyi. Sekarang serahkan kepercayaan pada Bawaslu dan KPU,” ucap Niode.

Utusan Partai Golkar Dolfie Angkouw mengatakan, acara seperti ini harus terus dilakukan. Jadi outlook itu adalah bagaimana pandangan masyarakat, tentang demokrasi di Sulut.

“Demokrasi di Sulut sudah sangat rusak. Contohnya pimpinan yang ada di pusat yang menjadi pimpinan partai dipermasalahkan, namun di daerah tidak dipermasalahkan. Ini kan sebenarnya tidak bisa. Ini contoh politik yang tidak baik. Saya akui juga pengkaderan di partai masih sangat lemah, siapa yang dekat atau untuk siapa itu tergantung kedekatan,” tutur Angkouw. Lanjutnya, untuk enam daerah masih dalam dinamika yang biasa. Sebetulnya ini belum maju. Rekrutmen untuk partai politik juga lemah dan ini berlaku untuk semua pantai.

123
Kirim Komentar