11 Jan 2018 13:11
Rakyat Butuh Pemimpin Kreatif

POLITIK UANG HARAM

MyPassion
LAWAN POLITIK UANG: Diskusi AIPI Manado dan Manado Post terkait outlook politik Sulut 2018 digelar, kemarin. Ketua AIPI Manado Drs Steven Kandouw membuka diskusi dan dihadiri akademisi, penyelenggara Pemilu, unsur partai politik, dan praktisi. foto: reza mangantar/mp

MANADO—Politik uang masih subur. Hal ini jadi salah satu topik ‘panas’ dalam diskusi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Manado Post, Kamis (11/1) kemarin, di ruang LN Palar Grha Pena Manado Post. Sebelumnya Ketua AIPI Manado Drs Steven Kandouw ketika membuka diskusi mengatakan, 2018 ini Sulut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di enam kabupaten/kota.

“Pengetahuan politik bagi masyarakat harus ada. Tugasnya akademisi, AIPI untuk ikut menyosialisasikan politik culture seperti apa. Diskusi seperti ini harus melahirkan rekomendasi positif bagi masyarakat untuk menghindari efek negatif politik,” papar alumnus Fisip Universitas Indonesia ini.

Kandouw menegaskan, paling berbahaya adalah politik transaksional yang bisa berdampak luas jika terus terjadi. “Salah satunya politik uang. Harus kita hindari. Sekarang hampir membudaya di masyarakat. Mulai dari pemilihan kepala daerah. Nantinya sampai pemilihan pelayan khusus (Pelsus) praktek seperti ini dibiarkan.

Masyarakat harus terus diberi pendidikan positif berpolitik,” tutur Wakil Gubernur Sulut ini. Dia melanjutkan, politik uang haram dan menyeramkan. “Apa-apa nanti mengandalkan politik transaksional. Termasuk penempatan pejabat. Sesuai pengalaman, ini sudah mulai merambah dunia pendidikan. Ini saya tentang,” tukasnya.

Akademisi atau kaum cendekiawan, lanjut Kandouw, harus bisa memberi solusi pada masalah politik transaksional sampai politik uang, jangan sampai jadi budaya. Karena dia mengamati, sesuai dengan ilmu sosiologi, sesuatu yang menjadi budaya akan tidak bisa diubah. “Semua dimulai dari kebiasaan atau habit, berlanjut ke custom. Kalau ini masih bisa diubah. Namun jika naik tingkat ke value, mulai sulit. Apalagi jika akhirnya sudah jadi budaya, tak bisa lagi diubah. Politik uang, jangan sampai seperti itu,” tegas Kandouw.

Di beberapa tempat, termasuk daerah di Sulut, diakui mantan Ketua DPRD Sulut ini, ada masyarakat yang mulai mengenai budaya politik uang. “Nah, bagaimana kita kaum cendekiawan memandang hal ini. Di enam daerah yang akan melaksanakan Pilkada saya mengingini masyarakat memilih calon mana yang terbaik dan tentu sesuai hati nurani,” papar wakil ketua PDI-P Sulut ini.

Kandouw juga mengingatkan mengenai budaya politik masyarakat parokial. Yakni mereka yang mulai tidak peduli lagi, dengan siapa yang jadi pemimpin. Kemudian budaya kaula yang cenderung pasif. “Kita harus membangkitkan budaya politik partisipan. Yakni sebelum memilih pemimpin, mereka ikut mempertimbangkan apa yang akan dilakukan figur tersebut jika terpilih,” paparnya.

Beranjak dari pengantar yang disampaikan Ketua AIPI ini, diskusi berlangsung hangat. Tiga narasumber dan lebih dari 20 peserta berdiskusi mencari solusi agar politik 2018 di Sulut berlangsung sesuai jalur dan jauh dari politik transaksional.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn malonda memaparkan, tahun 2018 ini penyelenggara pemilu dan partai politik (parpol) diperhadapkan dengan berbagai agenda politik. Mulai dari pendaftaran calon di Pilkada, hingga jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, ditambah pergantian penyelenggaran Pemilu.

Terkait Pilkada, dikatakan Malonda, Bawaslu sudah memetakan kerawanan. Sulut berada dalam kategori rendah dan sedang. “Di Kotamobagu tingkat kerawanan rendah. Hanya di sana, harus diawasi karena pertarungan head to head antara wali kota dan wakilnya. Di sini pun ada peluang calon tunggal, jika ada yang tak lolos,” sebutnya.

123
Berita Terkait
Kirim Komentar