12 Jan 2018 09:29

Ingat, ASN Dilarang Like dan Comment Status Paslon

MyPassion

MANADO—Pasca pendaftaran pasangan calon (paslon) pilkada, ASN diingatkan kembali soal netralitas. ASN diminta bebas dari aktivitas politik jelang hingga pilkada serentak yang akan dihelat Juni nanti. Bahkan ASN ditegaskan tidak boleh like dan comment status pasangan calon (paslon) atau terkait pilkada di media sosial (mendsos). Hal ini ditegaskan dalam edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017.

 

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda MPd membenarkan larangan tersebut. Menurutnya aturan itu wajib dipatuhi. “Yang pasti itu harus dipatuhi dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” katanya, kemarin (11/1).

Dia juga menginfokan, Bawaslu sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Jadi jika ada ASN yang melakukan pelanggaran khususnya di media sosial yakni like atau comment status paslon pilkada, silahkan laporkan. Dan jika hal itu benar, akan kami rekomendasikan ke KemenPAN-RB dan KASN. Nanti lembaga tersebut yang akan menindaki masalah tersebut,” tegasnya.

Dia pun berharap semua ASN agar tidak melawan aturan tersebut. “Jangan sampai hanya karena pilkada, ASN tersebut berurusan dengan KASN,” tukasnya.

Terpisah, pengamat politik Sulut, Toar Palilingan SH mengatakan, dari dulu aturannya memang sudah ditegaskan. “Bahkan sejak pilkada 2005 lalu, saat itu pemilihan kepala daerah pertama dilakukan langsung oleh masyarakat. Yang pada waktu itu terpilih SH Sarundajang sebagai Gubernur Sulut. Dan kebetulan saat itu saya sebagai Ketua Tim Netralitas ASN untuk menindaklanjut surat MenPAN-RB. Walaupun saat itu belum ada medsos, hanya sebatas SMS,” katanya.

Lanjut Palilingan, sekarang era medsos jadi aturan untuk ASN juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. “Dimana bentuk keikutsertaan ASN dalam proses politik sudah dalam bentuk seperti like atau comment, serta ikut dalam pencitraan-pencitraan politisi,” tukasnya.

Dia juga menambahkan, politisi yang berkuasa memang cenderung menggunakan birokrasi sebagai mesin politik, untuk mendukung partainya guna menggalang serta meraup suara. “Sehingga menggunakan berbagai upaya yang penting menang. Termasuk mobilisasi ASN,” jelasnya.

Untuk itu, dikatakan Palilingan, parpol maupun elit kekuasaan harus ikut mengedukasikan masyarakat dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah UU. “Kalau ada ASN terlibat politik langsung diberikan sanksi disiplin pegawai, bukan sebaliknya dimobilisasi,” ujar Dosen FH Unsrat ini.

Terpisah, MenPAN-RB Asman Abnur, kemarin, kembali mengingatkan soal netralitas ASN dalam pilkada serentak. “Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari paslon, misalnya kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya di Jakarta.

Diingatkan, dalam melaksanakan tugasnya, ASN jangan terpengaruh terpengaruh dengan suasana politik yang saat ini terjadi.

Di sisi lain, dia mengingatkan, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh kendor atau terganggu oleh hingar-bingar urusan politik. ASN di daerah harus tetap fokus dengan pekerjaan masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

“Kalau ada bakal pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan akan memberikan jabatan, jangan pedulikan. ASN harus tetap netral serta tidak tergiur dengan janji tersebut,” tegasnya.

Dikatakannya, saat ini pengisian jabatan khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang dengan pimpinan daerah, tetapi dilakukan dengan open recruitment atau open bidding. Dengan cara itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin seorang ASN dapat menempati posisi pejabat pimpinan tinggi.

Selain itu, promosi jabatan harus mengikuti peraturan yang berlaku serta melalui tahapan yang jelas dan terukur. Kalau ingin naik jabatan, jangan mencari dengan cara-cara yang tidak normal. (ria/can)

Kirim Komentar