11 Jan 2018 10:13

Mutasi Pejabat Harus Ada Rekomendasi Mendagri

MyPassion

MITRA—Sepanjang tahun 2018 tak akan ada rolling pejabat di Kabupaten Mitra. Pasalnya, berdasarkan peraturan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, melarang kepala daerah melakukan pergantian pejabat. “Itu dimulai sejak enam bulan sebelum penetapan. Hingga enam bulan sesudah pelantikan,” ujar Kabag Hukum Pemkab Mitra Roy Lumingas.

 

Namun dikatakan Lumingas, Bupati bisa mengganti pejabat.  Kecuali dalam hal mendesak. “Misalnya terjadi kekosongan jabatan. Seperti pejabat pensiun, ataupun meninggal dunia,” ujarnya. Namun harus berdasarkan izin dari Mendagri.

“Bupati harus mengirimkan surat rekomendasi pergantian ke Mendagri. Untuk menunggu rekom, diisi pejabat sementara.  Kemudian setelah itu baru ditentukan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas,” terangnya.

Pemkab pun akan menyiapkan desk Pilkada. Guna mengantisipasi sejak dini masalah yang akan timbul saat Pilkada. “Misalnya tahun ada berapa jabatan yang akan ditinggal karena pensiun. Jadi kami akan antisipasi dengan pengisian jabatan sementara. Sembari menunggu rekomendasi dari Mendagri,” tandasnya.(tr-04/gnr)

Kirim Komentar