10 Jan 2018 14:28

Terapkan Parkir Elekronik di Pusat Kota Bitung

MyPassion

BITUNG—Rawan terjadinya pungutan liar (pungli). Penerapan sentral parkir berbasis teknologi terus dirampungkan. Meski tahun  2017 lalu, sudah ada beberapa parkir elektronik yang diberlakukan. Diantaranya RSUD Manembo-nembo, pusat perbelanjaan City Mart, Pelabuhan Pelindo dan Pelabuhan Perikanan.

Kepala Dinas Perhubungan Bitung Vicky Sangkaeng mengatakan, untuk penerapan sentral parkir berbasis teknologi di area pusat kota akan dilaksanakan tahun ini. “Kami sementara menunggu pihak ketiga memaparkan laporannya. Dari kajian awal mereka (pihak ketiga, red), sekira 7 pintu masuk (portal, red) yang dibutuhkan. Dan kami menunggu laporannya di awal tahun ini,” katanya.

Tambah Sangkaeng, kajian pihak ketiga berhubungan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Bitung. “Pihak ketiga masih menyusun proporsional bagi hasilnya. Berapa yang menjadi keuntungan perusahaan, dan berapa persen yang akan masuk dalam PAD 2018. Harus dalam waktu dekat, kalau tidak kami akan mencari perusahaan lain yang bersedia melaksanakan parkir teknologi ini,” tegasnya.

Diakui Sangkaeng, penerapan parkir berbasis telnologi ini, untuk meminimalisir kerawanan terjadinya pungli jasa parkir. “Saat ini masih banyak terjadi kebocoran. Atau, masih ada pungli di bidang jasa parkir. Banyak yang bobol. Persoalannya, saat ini karcis yang disetor sebagai bukti pajak, memiliki perbandingan yang jauh dengan kendaraan yang keluar masuk di daerah objek pajak daerah,” tukasnya.

Ditambahkannya, ada juga THL yang nakal. Sebab, untuk penagihan parkir manual, biasanya hanya dibuktikan dengan berapa karcis yang dijual. Dan kalau ada pengendara yang membayar kurang dari biaya karcis, biasanya karcis sudah tidak disertakan kepada pengendara. “Otomatis uang yang masuk dipenagihan, tidak akan disetorkan. Dengan kata lain tidak masuk PAD. Dapat dikatakan pungli,” tutupnya.(***)

 

 

Evaluasi PAD dan EPRA Ditunda Februari //jdl//

BITUNG—Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasanya dilaksanakan awal Januari, di tahun 2018 ini akan ditunda.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Bitung Jhon L Simarmata ST mengatakan, biasanya untuk EPRA dilaksanakan awal Januari, namun sampai saat ini belum ada petunjuk dilaksanakan. Begitu juga dengan evaluasi PAD.

“Tetapi sesuai instruksi Wali Kota, keduanya akan digabungkan. Dan rencanannya akan dilaksanakan awal Februari mendatang,” katanya.

Sementara itu, lanjut Simarmata, evaluasi Februari mendatang sekaligus persentasi masing-masing Perangkat Daerah. “Intinya selain evaluasi capaian, awal Februari mendatang, masing-masing Perangkat Daerah akan memaparkan kendala yang dihadapi dalam realiasi PAD maupun anggaran tahun lalu. Sekaligus juga bagaimana solusi untuk mencapai target yang diemban tahun ini,” terangnya.(cw-03/ria)

Kirim Komentar