10 Jan 2018 08:37
Jadi Saksi Markus Nari dan Anang Sudihardjo

Lima Jam Diperiksa KPK, OD Bilang Begini

MyPassion
KOOPERATIF: Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memenuhi panggilan KPK , Jakarta, Selasa (9/1) sebagai saksi kasus E-KTP. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

JAKARTA—Gubernur Olly Dondokambey (OD) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/1) kemarin. OD diperiksa lagi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Sekira pukul 10.00 WIB OD tiba dan baru meninggalkan gedung lembaga antirasuah itu sekira pukul 16.00 WIB. Pemeriksaan kemarin berlangsung lebih lama.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, OD langsung dimintakan kesaksian untuk dua tersangka yakni Markus Nari (MN) dan Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). Selanjutnya, Febri menyebut KPK belum akan memeriksa Olly lagi. "Karena tadi sudah bersaksi untuk dua tersangka sekaligus," katanya saat dihubungi koran ini.

Febri menjelaskan, OD oleh penyidik KPK, sebelumnya sudah pernah menjadwalkan pemeriksaan. Saat itu OD akan diperiksa sebagai saksi untuk Markus Nari, namun mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Febri juga menambahkan, selang lima jam tersebut, pemeriksaan OD rangkum untuk dua kasus.

Usai diperiksa, OD menggelar konferensi pers dengan wartawan Pemprov Sulut via ponsel. Kesempatan itu politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, dirinya memberikan keterangan pertama untuk Anang Sudraja kemudian setelah makan siang dilanjutkan keterangan terhadap tersangka kedua yaitu Markus Nari.

Yang kedua dimulai dari pukul 13.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB. "Memang agak lama di sana karena saya diminta keterangan untuk dua orang tersangka," ucap OD. Lanjutnya, pertanyaannya sama. Hanya copy paste dengan yang dulu. "Keterangan tersebut juga terkait sebagai pimpinan Banggar," singkat OD.

Di sisi lain, ketika diwawancarai wartawan di gedung KPK usai pemeriksaan, OD membantah pertanyaan terkait dugaan lobi-lobi anggaran yang dilakukan Badan Anggaran DPR kala itu. ”Emang ada lobi anggaran dilolosin, emang kucing dilolosin," ucapnya.

Sementara, ketika disinggung soal adanya dugaan markup anggaran dalam proyek berbiaya senilai Rp 5,9 triliun tersebut, OD menepisnya. Menurutnya, tugas DPR hanya berwenang menyetujui sesuai undang-undang. "Mana ada orang markup-markup anggaran di DPR," katanya.

Sebenarnya, kata OD, tidak ada masalah mengenai anggaran untuk proyek ini. Karena, penganggaran dana untuk e-KTP sudah ada di nota keuangan.

"Sudah ada di nota keuangan kok, coba dicek ulang," tuturnya. Terkait materi pemeriksaan, OD mengatakan, dirinya diperiksa untuk melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) MN dan ASS. "Klarifikasi buat tersangka Markus Nari sama Anang makanya lama, karena dua BAP," ucapnya.

12
Kirim Komentar