10 Jan 2018 14:34

Lahan Tol Masih Berpolemik

MyPassion
TINJAU LANGSUNG: Wali Kota Bitung Maximilian Jonas Lomban didampingi jajarannya, memantau perkembangan pembangunan di daerah KEK dan Tol Manado Bitung, Selasa (9/1) kemarin. Foto: Reza Abdillah/MP

BITUNG—Wali Kota Bitung Maximilian Jonas Lomban, Selasa (9/1) kemarin, melakukan inspeksi mendadak (sidak). Didampingi Sekkot DR Audy Pangemanan bersama jajaran, memantau perkembangan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan dilanjutkan dengan pantauan perkembangan pembangun jalan Tol Manado-Bitung.

Pantauan Manado Post, di kantor administrator KEK Bitung, Lomban melihat langsung perkembangan KEK, dilanjutkan dengan memantau jalan tol di Kelurahan Sagerat.

Stenly Masie PPK2 pembebasan lahan tol daerah Bitung, menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya, masih ada sekira 103 bidang yang belum menemukan titik kesepakatan. “Sekira 500 bidang sudah selesai untuk pembebasan lahan tol di Bitung. Tetapi masih ada sekira 402 bidang yang masih belum ditandatangani. Dan dari 402 bidang tersebut, sekira 103 bidang diantaranya masih belum tuntas musyawarahnya,” katanya.

Dibeberkannya, pihaknya meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan, pro aktif untuk membantu proses musyawarah dengan pemilik bidang tanah. Seperti mempersiapkan dokumen kepemilikan.

“103 bidang tersebut masalah harga. Tetapi sekarang harganya sudah ada perubahan, sudah lebih tinggi dari yang lalu, dengan prosedur yang baru. Contohnya untuk tanah perkebunan saat ini dihargai sekira Rp 92 ribu, yang kemarin hanya Rp60 ribu,” ungkap Masie sembari mengatakan triwulan I 2017 ini, progresnya sudah sekira 62,82 persen dari luas sekira 558 ribu hektar yang sudah dibebaskan. “Kami terkendala penetapan lokasi yang habis sekira 4 Januari lalu, namun tinggal ditandatangani Gubernur. Dan akses menuju lokasi jalan tol yang sempit karena melewati jalan perumahan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Lomban langsung bergerak cepat, meminta lurah dan camat segera melakukan rapat koordinasi bersama pemilik lahan. “Jangan step by step, tapi kita harus simultan agar percepatan pembangunan tol dapat dilaksanakan. Sambil menunggu Gubernur mempersipkan penandatanganan penlok, kita sudah mempersiapkan untuk musyawarah pembebasan lahan sekira 103 bidang ini. Dan target, dapat diselesaikan satu sampai dua hari kedepan,” katanya.

Untuk akses jalan yang sempit menuju lokasi jalan tol, akan dicari solusinya. “Kontarktor yang harus survei dulu, dimana lokasi yang bisa dijadikan akses masuk alat berat. Nanti difasilitasi camat dan lurah, agar dapat dijadikan akses masuk sementara,” terangnya, menambahkan untuk daerah pekuburan yang dilewati jalur tol, agar langsung rapat dan menentukan siapa panitianya dan datanya disiapkan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sulut Noldy Lamalo menegaskan, legislatif tetap melakukan pengawasan dan pengawalan progres perkembangan tol. “Untuk pembebasan lahan, sesuai dengan janji Wali Kota, akan langsung diselesaikan. Dan DPRD Provinsi siap mengawal untuk pembebasan lahan,” kunci Lamalo.(cw-03/ria)    

Kirim Komentar