09 Jan 2018 09:41

Tiga Wabup Ini Bakal Jadi Bupati 129 Hari

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Para incumbent peserta Pilkada serentak 2018 harus cuti kampanye. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh. Dia memaparkan, sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 64, calon incumbent dalam melaksanakan kampanye wajib mengajukan izin cuti. “Berdasar jadwal tahapan Pilkada, kampanye dimulai 15 Februari dan berakhir 23 Juni. Atau setidaknya 129 hari para incumbent harus cuti,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Sulut Dr Jemmy Kumendong mengatakan dari enam daerah penyelenggara Pilkada, yang akan ditempati pelaksana tugas (Plt) adalah Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). “Khusus Minahasa, karena incumbent tak lagi mencalonkan diri jadi tidak ada Plt. Nanti 17 Maret, setelah masa jabatan berakhir baru ada penjabat (Pj) dari Pemprov,” beber Kumendong.

Sementara di Bolmong Utara, Talaud, Minahasa Tenggara, lanjutnya, posisi Plt bakal ditempati wakil bupati. “Tetap ada pengusulan posisi Plt. Tapi itu akan ditempati wakil bupati. Di Kotamobagu, jika keduanya, baik wali kota maupun wakil wali kota lolos dalam tahapan pencalonan, maka akan ada utusan Pemprov menjadi Plt di sana selama wali kota mengajukan cuti kampanye,” jelasnya.

Kumendong memaparkan, terkait cuti kampanye diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur; atau gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. “Izin cuti disampaikan kepada KPU paling lambat hari pertama masa kampanye,” tandasnya.

Merujuk akan hal ini, maka para wakil bupati yang tak mencalonkan diri seperti Wakil Bupati Mitra Ronald Kandoli, Wakil Bupati Talaud Petrus Tuange, dan Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, akan merasakan kursi bupati selama 129 hari.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang mengatakan, pemerintah harus mengawal penerapan regulasi penempatan Plt dan penjabat di kabupaten/kota peserta Pilkada. “Misalnya Plt di Kotamobagu dan Penjabat Bupati Minahasa nantinya, harus ASN yang mampu menjaga netralitas dan kondusivitas di daerah tersebut. Peraturan wajib ditegakkan. Kami akan ikut mengawasi,” tegas Mewengkang.

Di sisi lain, menurut pemerhati pemerintahan Dr Alfons Kimbal, Pemprov harus tahu betul pelaksana tugas yang akan menjabat di daerah. Karena mereka yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan. “Harus selektif karena mereka yang akan mengatur pelayanan publik serta manajemen pemerintahan. Jadi harus tahu betul siapa yang akan menjabat di sana. Tentu juga harus tahu bagaimana situasi daerah tersebut,” sebut Kimbal.

Lanjutnya, dalam melaksanakan tugas, disana penjabat ataupun Plt wajib mengawasi ASN. “Pelaksana tugas harus tetap bekerja profesional dan pelayanan terhadap masyarakat jalan. Intinya semua ada pada keputusan dari Pemprov. Mau kirim orang seperti apa yang akan menjabat,” tandasnya.(ctr-03/gel)

Kirim Komentar