09 Jan 2018 14:36

Satpol-PP Dinilai Tak Maksimal

MyPassion

MINSEL—Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Minsel belum maksimal. Kurangnya jumlah personel jajaran pengawal peraturan daerah itu, disinyalir sebagai penyebab.

 

Kasatpol PP Minsel Nofriet Ransulangi menilai wajar bila institusi yang dipimpin tidak maksimal. Menurut dia, sesuai PP 6/2010, anggota Satpol PP harus 10 persen dari jumlah penduduk. Namun faktanya, dari 208.000 jumlah penduduk Minsel, personel Pol PP hanya 184 orang. “Bagaimana mungkin kami melakukan penambahan bila anggaran yang disediakan kepada kami tidak masuk akal. Jadi jangan menuntut Pol PP maksimal,” ujarnya.

Dirinci, total anggaran Satpol PP Minsel hanya Rp 6 miliar. Rp 3,5 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai non PNS. Dia pun menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak profesional melihat kebutuhan prioritas. “Kinerja TAPD bahaya. Saya sudah mengalokasikan adanya makan minum penjaga di masing-masing pos tetapi digaris. Gaji yang disusun UMP tetapi dikurangi. Ini kan tidak masuk akal. Bupati tidak boleh tutup mata," keluh dia. Padahal, menurutnya, Satpol-PP diminta hadir dalam setiap permasalahan daerah.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Denny Kaawoan menyebut, evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan anggaran masing-masing perangkat daerah berdasarkan skala prioritas. Kata dia, sejumlah kajian dilakukan sebelum plot anggaran ditentukan. "Anggaran terbatas. Kalau dipaksakan mau dicari darimana. Sehingga kita hanya mampu penuhi yang prioritas," tuturnya.

Pemerhati pemerintahan Minsel Estevanus Kroons menilai, pejabat profesional baiknya tak selalu menyalahkan keterbatasan anggaran dalam bekerja. Apalagi, dalam satu kesatuan, pejabat seharusnya tidak saling menyalahkan demi efektivitas kerja. “Pemimpin daerah memiliki hak prerogatif mengintervensi anggaran tapi kalau tidak dilakukan berarti dianggap belum prioritas,” tutupnya.(jen/gel)

Kirim Komentar