08 Jan 2018 12:29

Sang Penguasa

MyPassion

SELAMAT datang tahun 2018! Dari sudut pandang politik, tahun ini sangat identik dengan pilkada serentak. Lagi pula, tahun ini merupakan pintu bagi tahun 2019 yang akan membingkai secara temporal ajang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

 

Label yang jamak digunakan untuk menyapa tahun-tahun tersebut adalah “tahun politik”. Hal yang paling banyak diangkat adalah persiapan semua partai politik dan para tokoh untuk menyambut tahun 2018 dan 2019. Kewaspadaan terhadap kemungkinan meruncingnya demarkasi-demarkasi sosial, budaya, dan religius dalam masyarakat, juga banyak dikedepankan.

Pemicunya tak lain adalah kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang mewujud dalam perebutan kuasa. Kuasa diperebutkan untuk menentukan arah kebijakan negara, provinsi, kabupaten, dan kota. Justru karena pemicu tersebut telah mereduksi kekayaan makna “politik”, penulis mendorong penggunaan term “tahun demokrasi”.

Tahun Demokrasi

Penulis meyakini bahwa dirinya bukanlah satu-satunya orang yang mendorong perubahan terminologi tersebut. Dalam pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, rakyatlah yang seharusnya berpesta. Rakyat semestinya menjadi pusat dan tujuan semua aktivitas. Inilah tahun-tahun dimana rakyat seharusnya tidak berkubang di periferi. Inilah saatnya rakyat menduduki pusaran politik. Inilah waktunya rakyat mengklaim posisinya dalam kehidupan bersama.

Term “tahun politik” seharusnya tidak relevan lagi. Term itu sering merupakan selubung gaib bagi aktor musiman, politikus lancung, dan ahli retorika yang sofistik untuk merampas peran sentral rakyat. Masa dimana mereka mendesak rakyat menjadi “catatan kaki” dalam lembar politik Indonesia, seharusnya usai. Masa paceklik peran utama yang selalu dialami oleh rakyat di “tahun-tahun politik” yang lalu, selayaknya diganti dengan prospek tuaian peran politik di “tahun demokrasi”.

Penguasa: Counterfeit Double

Dalam tahun demokrasi ini, “penguasa” seperti apa yang hendak kita cari? Menurut sejarahnya, tipe penguasa dipengaruhi secara langsung oleh sumber legitimasi kekuasaannya. Awalnya, baik di dunia Barat maupun Timur, legitimasi sang penguasa berasal dari Yang Transenden.

Kuasa mistis-religius ini menciptakan model kepemimpinan yang absolut. Sang penguasa hadir sebagai inkarnasi Yang Transenden. Tirai gaib menyelubungi tampilannya sehingga ia kelihatan bak seorang dewa. Ia memang bukan Yang Transenden itu sendiri. Namun, ia merupakan “counterfeit double (tiruan ganda)” sang penguasa ilahi.

Semua keputusannya dilihat sebagai perwujudan dari kehendak ilahi. Karena itulah, sang penguasa dan segala keputusannya sama sekali tak terjangkau oleh pertanggungjawaban moral yang berada di ranah rasional-insani.

Di pihak lain, rakyat tidak mempunyai privilese untuk menuntut dan mengkritik. Sebaliknya, mereka sepenuhnya menyerahkan diri pada perintah dan kebijaksanaan sang penguasa.

Nasib rakyat sungguh tergantung pada kualitas sang dewa tiruan. Jika ia diilhami oleh Realitas Ilahi yang penuh empati, maka keputusan-keputusannya akan dialami oleh rakyatnya sebagai ungkapan belas kasih. Namun, jika ia mengeksploitasi status dan amanah ilahinya, maka kehidupan rakyat akan menjelma menjadi realisasi tergesa-gesa dari neraka. Mereka menjadi expendables (orang-orang yang dapat disingkirkan).

Penguasa: Pelucut Sang Ilahi

Era Renaissance yang menjebatani dua tradisi besar pemikiran dunia, Abad Pertengahan dan Abad Modern, menghembuskan angin perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia. Dalam bidang politik, tirai gaib sang dewa tiruan, pada gilirannya, dilucuti.

Hal ini terjadi karena sumber legitimasi kekuasan tradisional didobrak oleh postulat baru, yaitu rasio dan nilai-nilai humanisme. Di bidang politik, gerakan sekularisasi dan humanisme sungguh mempercepat efektivitas dobrakan era ini. Konsekuensinya, kungkungan pemikiran mistis-tradisional dan dominasi pemikiran religus Abad Pertengahan kehilangan relevansinya.

Dalam arti tertentu, Abad Pertengahan telah mengekalkan kungkungan tirai gaib dunia tradisional terhadap dunia politik dan praktek kekuasaan. Posisi pemberi legitimasi pada sang penguasa tradisional, yaitu Yang Transenden, diganti oleh institusi religius Abad Pertengahan.

Gerakan sekularisasi kemudian melucuti intervensi institusi religius tersebut dalam dunia politik. Lepasnya belitan religius tersebut membuat dunia politik diserahkan pada sistem dan struktur rasional.

Sistem dan struktur rasional ini kemudian secara hakiki diperkaya oleh tuntutan aliran humanisme. Aliran ini menegaskan kembali martabat manusia yang sama sekali tak tereduksi, tersingkirkan dan terasingkan.

Konsekuensi dari gerakan sekularisasi dan humanisme dalam dunia politik adalah pelucutan status ilahi sang penguasa. Peran tiruan ganda sang penguasa kehilangan legitimasinya. Sang penguasa di era ini menjadi manusia “kembali”. Karena itu, kekuasaannya terbuka pada kritik dan tuntutan pertanggungjawaban moral. Hal ini diperkuat oleh sistem dan struktur politik modern yang disusun secara rasional.

Praktisnya, era ini menghadirkan kembali idealisme politik yang mementingkan realisasi kesejahteraan rakyat di dunia ini (bukan di akhirat), mengembalikan kehormatan dan martabat manusia sebagai mahluk dengan kekhasan rasional, dan menggairahkan penemuan-penemuan rasional-ilmiah.

Penguasa: Sang Ilahi

Praktek kekuasaan dan dunia politik Era Renaissance, Masa Modern, sampai sekarang ini, tidak semulus artikulasi idealisme aliran humanisme dan sekularisme. Penghianatan terbesar yang dilakukan sang penguasa kontemporer tak lain adalah menjelmakan dirinya sendiri menjadi “sang ilahi”.

Kalau dalam pemikiran tradisional, sang penguasa mengambil posisi instrumental sebagai sarana bagi Yang Transenden untuk berinkarnasi. Dalam Abad Pertengahan, agama mengadopsi dan menginstitusionalisasi sumber legitimasi kekuasaan politik. Institusi religius tersebut mengasumsi dirinya sendiri sebagai pemberi legitimasi itu.

Di Era Renaissance dan Masa Modern, legitimasi sang penguasa bersumber pada sistem dan struktur politik ciptaan manusia rasional. Karena itu, sang penguasa tidak bisa lepas dari evaluasi kritis dan tuntutan pertanggungjawaban moral.

Fenomenon politik yang menakutkan sekarang adalah bahwa sang penguasa telah menganggap dirinya sebagai “sang ilahi”. Memang, “sang ilahi” tersebut masih diikat oleh sistem dan struktur politik rasional. Dalam sistem dan struktur tersebut, sang penguasa seakan-akan diikat oleh tuntutan pertanggungjawaban moral. Terkadang, ia menerima hukuman dan tidak terpilih lagi sebagai penguasa.

Namun, “keilahian” sang penguasa terungkap jelas ketika ia mampu untuk “merasionalisasi” sistem dan struktur politik untuk pengekalan nafsu berkuasanya. Ia menjadi “ilahi” ketika, dengan menghalalkan segala cara, ia mampu memanipulasi sistem politik dan hati nurani rakyat untuk memilihnya kembali.  

Ia menjelma menjadi menjadi tujuan akhir dari segalanya. Kekuasaan digunakannya untuk “meredakan” dahaga kuasa, materi, serta kesenangan pribadi dan kelompok. Walaupun, ia sangat sadar bahwa dahaga itu sebenarnya tidak terpuaskan.

Bukankah ini gambaran umum penguasa-penguasa kita?

Epilog

Di tahun demokrasi 2018 dan 2019, kita tidak akan menemukan penguasa yang merupakan inkarnasi Yang Transenden. Kita juga tidak akan menemukan penguasa yang mendapat legitimasinya hanya dari agama tertentu. Demikian juga dengan penguasa sekular murni, tanpa afiliasi dengan agama tertentu, dan hanya berlandaskan pada kehormatan harkat dan martabat manusia universal.

Idealnya, tahun demokrasi ini seharusnya menghadirkan penguasa yang menghayati keterpilihannya sebagai amanah atau panggilan ilahi, menghormati keragaman agama sebagai fakta terberi bangsa Indonesia, dan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nada dasar “nyanyian” politiknya.

Rupanya, idealisme di atas bertengger kekal di level utopis. Karena itu, kita membutuhkan inspirasi yang lebih praktis. Penulis hendak mengutip Niccolò Machiavelli (1469-1527), seorang diplomat, politikus, dan filsuf Italia. Machiavelli sendiri sangat notorious (terkenal bernama buruk) dan pemahamannya sangat gampang disalahartikan.

“…[J]ust as those who draw landscapes place themselves below the plain to contemplate the nature of the mountains and of lofty places, and in order to contemplate the plains place themselves upon high mountains, even so to understand the nature of the people it needs to be a prince, and to understand that if princes it needs to be of the people (Seperti mereka yang melukis pemandangan pergi ke lembah untuk mengkontemplasikan hakekat pegunungan dan tempat-tempat yang tinggi, dan untuk memahami tempat-tempat yang rendah mereka akan mendaki gunung; demikian juga untuk memahami rakyat, orang harus menjadi penguasa, dan untuk memahami penguasa, orang perlu menjadi rakyat biasa).”(***)

Berita Terkait
Kirim Komentar