08 Jan 2018 12:31

APS Turun Drastis

MyPassion

MANADO—Kualitas pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) nampaknya mulai terjadi perubahan. Terbukti, Angka Putus Sekolah (APS) setiap tahun mengalami penurunan. Dari data yang dihimpun Manado Post, di tahun 2015 APS tingkat SMA sebanyak 299 orang, sedangkan 2016 mengalami penurunan menjadi 283 orang. Hingga memasuki 2017 APS mengalamai penurunan drastis menjadi 55 orang. Begitu juga dengan APS tingkat SMK (lihat grafis, red).

 

Hal ini diakui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, AG Kawatu, Jumat (5/1). "Memang benar jika dilihat dari data yang ada, APS mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dikarenakan provinsi terus mendorong kabupaten/kota untuk mengusahakan tidak ada lagi APS," ujarnya.

Lanjutnya, dari waktu ke waktu APS mengalami penurunan disebabkan alokasi anggaran pendidikan seperti dana BOS terus diterapkan. Serta ada bantuan langsung untuk 2.000 anak yang hampir putus sekolah berupa uang tunai sebesar Rp 2,4 juta per anak.

Makanya, kata Kawatu, di tahun 2017 terjadi penurunan drastis. Sedangkan yang sisanya ada yang sudah bekerja dan tidak mau lagi sekolah. "Kami tidak bisa paksakan. Tapi solusinya mereka bisa mengikuti lanjutan paket A, B atau C," tambah Kawatu.

Terkait banyak kabupaten/kota yang dulunya sudah menggratiskan SMA/SMK, sedangkan sekarang tidak lagi. Kawatu menegaskan tidak ada sekolah murah. "Sekolah itu mahal. Misalnya jika ada anak yang berprestasi dan harus mengikuti lomba tingkat nasional. Otomatis dia harus diberangkatkan. Tidak ada sekolah gratis," pungkasnya.

Bahkan ditambahkannya, Kementerian Pendidikan sudah memutuskan untuk mengadakan lagi SPP. “Jika ada pertanyaan dananya dari mana untuk diambil? Ya, harus diadakanlah iuaran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan. Karena ini semua untuk meningkatkan kemampuan pendidikan penguatan karakter," tukasnya.

Ia pun menekankan setiap sekolah tidak ada yang namanya pungutan liar. "Karena setiap sekolah ada yang namanya pungutan rencana anggaran belanja," terang Kawatu.

Lebih jauh, Ia berharap kedepannya harus ada resolusi mengenai pendidikan. "Dengan hal ini dapat membantu kabupaten/kota selain dana BOS ada yang namanya ODSK. Sedangkan yang sudah putus sekolah akan diusahakan harus balik bersekolah lagi. Tapi jika tidak harus ikut paket A, B atau C," imbuhnya.

Sembari menambahkan, tanggung jawab pendidikan tidak serta merta harus diserahkan ke pemerintah dan masing-masing sekolah. “Tapi dorongan dari orang tua dan masyarakat itulah yang terpenting," tukas Kawatu.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Noldy Tuerah mengapresiasi kemajuan APS bisa terjadi penurunan yang cukup jauh. "Karena jika tidak memberi solusi dan tindakan yang nyata, masyarakat Sulut akan lebih banyak menjadi pekerja kasar atau kuli bangunan. Bukan jadi manager, insinyur atau kerja kantoran lainnya. Karena mereka hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP tidak mungkin dapat kerja kantoran. Setidaknya dengan mengalami penurunan seperti ini kemauan untuk bersekolah meningkat," kuncinya. (ela/ria)

Kirim Komentar