06 Jan 2018 13:39
Harusnya Sudah Dibiayai Negara

Pengurusan PTSL Potensi Pungli

MyPassion
Ilustrasi

MINAHASA—Proses pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) atau saat ini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sarat pungutan liar (pungli). Banyak warga yang mengeluh, dalam proses pengurusan sertifikat kerap dimintai uang oleh oknum perangkat desa. Hal ini tak ditampik Kepala Kantor BPN Kabupaten Minahasa, Remilin Sinurat.

“Kita turun ke desa-desa, tapi anehnya banyak warga yang kurang berminat. Mereka (warga desa, red) berkata saat melakukan pengukuran tanah di desa, oknum perangkat desa sering meminta uang. Padahal program ini sudah teranggarkan di APBN. Tak ada lagi pungutan alias gratis,” tegas Sinurat.

Sedangkan untuk sertifikasi Prona tahun lalu, lanjut Sinurat, tahun lalu, sebanyak 2.000 bidang tanah telah disertifikatkan. “Guna menunjang program Presiden Joko Widodo, tahun ini secara nasional kita ditargetkan menyelesaikan sertifikat sebanyak 9 juta bidang tanah,” ungkap mantan Kepala Kantor BPN Mitra ini.

Sementara, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Theresye Mamengko menambahkan, tahun ini BPN Minahasa mengagendakan pembuatan sertifikat bagi UKM dan Pertanian. “Sama rata UKM 200 bidang dan sektor pertanian juga 200,” ujarnya.

Dia menuturkan, di Minahasa masih terdapat kurang lebih 150 ribu bidang tanah belum memiliki sertifikat. Olehnya, dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan program PTSL. “Masih banyak, di Kecamatan Langowan Raya, Tompaso, Remboken dan Tombariri. Asalkan, tanah itu bebas sengketa, siap kita bantu,” kuncinya. (cw-01/fgn)

Kirim Komentar