28 Des 2017 08:49

OUTLOOK 2018 MOMENTUM POLITIK INDONESIA

MyPassion
Oleh : Syaiful Bahri Ruray

INDONESIA sebagai bangsa yang giat berpolitik, tahun 2018 bagi kita adalah sebuah tahun politik bahkan hingga 2019 nanti sebagai puncaknya. Mungkin saja kita tengah bergiat mengekspresikan diri sebagai mahluk politik sebagaimana kata Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon. Karena tahun 2018 akan berlangsungnya Pilkada pada 157 daerah di Indonesia secara serentak dan 2019 akan berlangsung juga Pileg dan Pilpres secara serentak pula.

Sebagai sebagai momentum tentu membutuhkan kesiapan baik manusia maupun infra struktur lainnya sebagIai supporting system bagi terselenggaranya hajat politik akbar tersebut. Kesemuanya dilakukan demi sebuah alasan tunggal demi tercapainya Indonesia sebagai sebuah negeri demokratis. Sebuah cita yang digeluti sejak awal republik ini berdiri 73 tahun silam oleh para the founding fathers.  Demokrasi sendiri sebagai sebuah sistem mengalami jatuh bangun dalam pengalaman Indonesia.

Herberth Feith, dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (2007) mengemukakan perjalanan demokrasi Indonesia sejak 1949 hingga 1957 dimana Pemilu 1955 yang tercatat sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu 1955 ini adalah eksperimentasi demokrasi Indonesia ini sayangnya kandas  karena kerja Konstituante mengalami perdebatan panjang dalam perang argumentasi ideologis antara kubu Islam, Komunis dan Nasionalis sendiri yang berbuntut pada Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.

Dekrit mana turut juga didorong oleh manuver A.H.Nasution (militer) karena memandang konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya. Walaupun dalam catatan disertasi Adnan Buyung Nasution mencatat pekerjaan Konstituante sebagai hampir selesai, tinggal saja merumuskan pasal ideologi bagi Indonesia. Adapun pasal-pasal lainnya telah selesai dan mengandung substansi demokrasi dan hak azasi manusia yang sangat baik dan ideal menurutnya. Adapun politik Indonesia kontemporer tidak dapat lepas dari fragmentasi politik ideologis Pemilu 1955.

Adapun dengan Dekrit Presiden Soekarno tersebut, masih menurut Herberth Feith, eksperimentasi demokrasi Indonesiapun mengalami titik balik menjadi neo-authoritarian style of government, demokrasi terpimpin. Setelah itu tidak ada lagi tercatat pemilu sebagai mekanisme demokrasi hingga akhir kepemimpinan Soekarno yang ditandai dengan tragedi 1965 tersebut. Walaupun tragedi ini menyisakan banyak pertanyaan hingga kini. Bahkan Ben Anderson yang meneiliti tragedi 1965 dengan menulis Cornell White Papers yang banyak mengalami revisi kemudian, namun tidak mampu memberikan jawaban tuntas bagi generasi selanjutnya. Sekalipun demikian situasi global era 1960-an juga tidak dapat dilepaskan turut membuat Indonesia terkooptasi dengan hebatnya pada pertarungan Perang Dingin blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Sovyet) saat itu.

Bipolarisasi kekuatan global saat itu seakan tak terhindari turut menentukan situasi politik dalam negeri Indonesia. Soekarno, seorang nasional tulen memang pada sisi lain pandai bermain gelombang bipolarisasi dunia tersebut. Namun saja implikasi domestiknya adalah terjadinya pertarungan kekuatan politik dalam negeri yang tak lepas dari intervensi kekuatan besar dunia. Keluarnya Indonesia dari PBB membuat gusar mata dunia, terutama Amerika Serikat dan blok Baratnya. Ditambah lagi dengan manuver anti Neo-Kolonialisme (NEKOLIM) sebagai reaksi atas berdirinya negara Federasi Malaya. Soekarno memprakarsai berdirinya New Emerging Forces [NEFOS)dengan mengadakan Ganefo sebagai poros ketiga dunia.

Catatan-catatan ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pusaran politik pertarungan global di Asia Tenggara selain Perang Vietnam yang sedang berkecamuk saat itu.  Dulles bersaudara [Allan Foster Dulles dan John Foster Dulles], menteri luar negeri Amerika Serikat dan direktur CIA saat itu, merekomendasikan campur tangan Amerika di Indonesia karena prediksi Indonesia jika dibiarkan akan menjadi Vietnam kedua.

Halmana sangat merugikan kepentingan global demokrasi yang tengah dipimpin Amerika Serikat saat itu untuk melawan Uni Sovyet dengan blok komunismenya. Teori ‘rimland’ dan ‘heartland’ menjadi pegangan dan agumentasi pembenar antara kedua blok ini (Pakta Warsawa, NATO dan SEATO). Tidaklah mengherankan jika Amerika Serikat turut campur dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA. Halmana terbukti dengan tertembaknya pilot Amerika Allan Lawrence Pope oleh pasukan TNI di Kepulauan Maluku.

Disamping itu tak luput adalah  dukungan Presiden John Fitzgerald Kennedy terhadap Operasi Trikora yang dicanangkan Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Karena Soekarno sendiri telah memesan mesin perang canggih buatan Blok Sovyet untuk menghadapi Belanda yang mengingkari isi Perjanjian Meja Bundar, Den Haag [1949] tentang pengembalian Irian Barat. Walaupun timbal baliknya Irian Barat menjadi incaran Freeport (1967) sebagai nilai tukarnya bagi Amerika Serikat, there is no free lunch.

Bahwa situasi domestik Indonesia, bagaikan takdir, senantiasa terkait dengan kepentingan manca negara. Sejak nusantara ini ada, bahkan Pasukan Mongol (Meng Khi) yang diutus Kubilai Khan pun pernah dua kali mengirim ekspedisinya untuk menguasai Jawadwipa namun porak-poranda menghadapi Prabu Raden Wijaya. Jika bangsa ini waspada, maka sejarah pengaruh manca negara senantiasa dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia kedepan. Le histoire se’repete, sejarah sering berulang.

Bahwa demokrasi yang menjadi cita dari tahun ke tahun ini tidak dapat tidak juga adalah bagian dari pergeseran kekuatan global dimana fenomena radikalisme dan sentimen identitas menguat di seantero dunia saat ini. Halmana patut kita waspadai pada momentum politik 2018-2019 ini. Sebagai bangsa yang bhinneka tentu membuka peluang terbuka dari berbagai intervensi kepentingan yang tidak menghendaki bangunan kuatnya Indonesia sebagai nation state. Ketidak siapan etis elite politik sangat membahayakan bangunan nation state dimana-mana.

Perang asimetrik [proxy war] seakan tidak dapat dihindari bagi kita. Merajalelanya peredaran narkoba, radikalisme dan terorisme, juga menguatnya neo-libs adalah fase-fase proxy war yang kita hadapi. Kepentingan pragmatisme kekuasaan akan dengan mudah dimanfaatkan dalam pertarungan politik dalam negeri. Seakan kita tidak sadar bahwa Indonesia lagi dalam proses perang besar sekarang yang sangat menentukan kokoh dan tidaknya bangunan Indonesia sebagai nation state kedepan. Dan itu sangat ditentukan oleh dua tahun momentum politik 2018-2019.

Pertarungan politik dengan tidak dilandasi kuatnya bangunan etika politik akan dengan mudah di anfaatkan kepentingan radikalisme dan politik identitas yang justeru menghancurkan bangunan induk kita sebagai sebuah nation state. Kennichi Ohmae dalam The End of Nation State (2010) bahkan menggambarkan dengan jelas akan berakhirnya negara bangsa karena deru globalisasi yang semakin deras dengan terjadinya arus investasi, informasi, industrialisasi dan individu yang meningkat mobilitasnya melampaui batas-batas negara bangsa.

Bahwa batas-batas teritorial negara hanyalah menjadi hal administratif belaka, bukan lagi penghalang dalam globalisasi dewasa ini. Kita bisa melihat sikap kita yang beragam terhadap lajunya modal asing terutama China dan tenaga kerjanya yang membanjiri Indonesia hinggga ke pelosok. Anthony Gidden bahkan mengatakan bahwa masyarakat modern adalah produk dari tiga perkembangan berbeda  yang saling berkait yaitu negara bangsa, kapitalisme dan industrialisasi.

Bahwa momentum demokrasi yang kita hadapi seyogyanya bukan sekedar demokrasi prosedural belaka namun kehilangan makna substantif dari demokrasi itu sendiri. Persoalan kesiapan berdemokrasi kita dalam banyak dimensi masihlah semrawut terutama tata kelola institusionalnya, baik penyelenggaranya maupun institusi partainya harus berbenah diri untuk menyongsong momentum politik. Itupun jika komitmemt etika politik institusionalnya terbangun baik dan kuat. Agar kita tidak mengalami kegagalan eksperimentasi demokrasi sebagaimana masa lalu Indonesia era 1950-an.

Artinya energi besar yang disiapkan untuk menyambut momentum politik ini hanya membuat kita terputar-putar pada titik labirinth politik yang sama belaka. Potensi konflik horisontal akan terbuka lebar jika isyu SARA mengemuka dalam momentum politik ini. Padahal sesungguhnya momentum ini haruslah dimanfaatkan untuk kontestasi program yang kualitatif sekaligus sebagai pendidikan dan penguatan civil society Indonesia.

Sayangnya proses rekrutmen yang tidak transparan institusi partai politik dalam pilkada juga menjadi tanda tanya akan kesiapan kita menjemput momentum politik ini secara arif dan transparan. Agar rakyat sebagai konstituen tidak dipersempit perspektifnya dan hanya terjebak pada kepentingan pragmatis sesaat atau jangka pendek elite politik semata. Juga kejujuran perangkat penyelenggara sangat menentukan social trust rakyat terhadap hasil pilkada nanti.

Hanyalah keledai yang terantuk pada satu batu untuk kedua kalinya kata pepatah Arab. Semoga kita bukan bangsa keledai.(***)

Kirim Komentar