05 Jan 2018 09:28

2.361 Perkara Jadi PR Polda

MyPassion
Bambang Waskito

MANADO—Tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Sulut selang dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini bisa dilihat dari perbandingan data Polda Sulut sepanjang tahun 2017 (Januari-November) dan tahun 2016. Untuk tahun lalu jumlah keseluruhan tindak pidana menonjol yang terjadi di tanah Nyiur Melambai berjumlah 9.680, dan yang dituntaskan 7.319 perkara. Artinya ada 2.361 kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi penyidik Polda dan jajaran untuk dituntaskan tahun ini.

 

“Sementara kalau kita membandingkan dengan tahun 2016, jumlah keseluruhan tindak pidana menonjol berjumlah 11.004 kasus dan sudah diselesaikan 9.289 kasus. Ini ada penurunan sebanyak 12 persen,” beber Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito di Mapolda.

Ribuan kasus ini meliputi kasus-kasus menonjol seperti minuman keras, aniaya berat, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dengan pemberatan, pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian tarkam curas dan tindak pidana lainnya. “Meski kasusnya menurun kepolisian tetap tidak boleh lengah,” ujar Kapolda sembari menambahkan pihaknya tetap serius membasmi kejahatan di daerah ini.

Jenderal bintang dua ini mencontohkan, Polda terus menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan narkoba di Sulawesi Utara. Dibeberkannya, kejahatan narkoba yang dapat diungkap tahun 2017 mengalami kenaikan berjumlah 208 perkara. Sedangkan, 2016 berjumlah 116. Untuk jumlah tersangka yang ditangkap tahun lalu 252 orang.

Dengan barang bukti yang diamankan pada yaitu jenis Narkotika ganja 359,81 gram, sabu-sabu 128,621 gram, tembakau gorila 40,98 gram, suboxson 10 butir. Kemudian jenis Psikotoprika alprazolam 93,5 butir dan xanax 78 butir. Lalu obat keras 89.596, obat bebas terbatas 1.170, obat bebas 1.950 dan bahan berbahaya cap tikus 10.025 liter serta minuman beralkohol berbagai merek 4.792 botol, serta kosmetik 470 merek.

Menurut Waskito, kepolisian selama ini telah berupaya maksimal melakukan tugas pokoknya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, harkamtibmas dan penegakan. Diantaranya dengan melakukan door to door system, Mapalus Kamtibmas, dibentuknya Tim Khusus Barracuda, Tim Manguni, informan desa, razia, sispamkota, kepung, gerebek, geledah kampung, power on hand dan tindakan tegas Brimob.

Dirinya juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat aktif menjaga situasi kamtibmas yang selama tahun 2017 dirasakan cukup kondusif. Namun katanya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan akan ancaman aksi teroris yang hingga kini masih nyata dan terus mengancam.

“Tingkatkan budaya tertib dalam berbagai segi kehidupan, dengan mematuhi ketentuan hukum diharapkan akan terwujud suasana aman dan damai,” tandas mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sembari berharap tahun 2018 masyarakat tetap mempertahankan suasana kamtibmas di Utara Indonesia.

Prestasi Polda menekan angka kriminalitas di Sulut mendapat apresiasi dari Pakar Hukum. Menurut Dr Jhony Lembong MH, penurunan angka kriminalitas tidak terlepas dari usaha keras pihak kepolisian. Yakni berhasil mengungkap dan memusnahkan berbagai macam minuman keras yang beredar luas di pasaran. Karena bagi Lembong maraknya kriminalitas dipengaruhi oleh miras dan juga ekonomi.

“Banyak miras yang berhasil dimusnahkan, sehingga orang-orang tidak lagi bebas mengonsumsinya untuk memancing keributan,” kata dosen Hukum Unsrat tersebut, sambil menegaskan perekonomian Sulut yang semakin membaik juga ikut mempengaruhi penurunan angka kriminalitas.

Di sisi lain, lulusan doktor Universitas Indonesia (UI) ini menilai jika penurunan angka kriminalitas seakan mengisyaratkan saat ini masyarakat Sulut mulai memiliki kepercayaan pada kepolisian. “Kebanyakan masyarakat yang sudah tidak ingin main hakim sendiri. Karena mereka sudah mulai menyadari fungsi kepolisian untuk menjaga keamanan,” ungkapnya.

Dirinya pun mengimbau, semua instansi terkait, baik kepolisian, jaksa, dan hakim agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Pun dalam menegakkan hukuman bagi para pelaku kriminalitas. “Kepolisian harus bisa menangkap para pelaku kejahatan. Sementara kejaksaan harus melakukan fungsi penuntutan dan hakim juga harus memutuskan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, agar angka kriminalitas bisa semakin ditekan,” pungkas Lembong.(tr-06/gnr)

Kirim Komentar