03 Jan 2018 09:08
Penyidikan 30 Perkara Korupsi Dihentikan

10,8 MILIAR UANG KORUPSI SELAMAT

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Perang melawan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara makin gencar. Polda maupun Kejati Sulut sama-sama bertarung mengendus modus-modus penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara di tanah Nyiur Melambai. Ini bisa dilihat dari data Polda Sulut dan jajaran, tahun 2017, ada 103 laporan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani.

 

Di mana, yang dinyatakan P21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap) ada 13 kasus. Kemudian ada 9 perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan yang keluar SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) ada 30 kasus tipikor. “Untuk jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan tahun 2017, ada 5.843.882.323 rupiah,” beber Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, didampingi Wakapolda Sulut Brigjen Pol Jhony Asadoma dan Irwasda Kombes Pol Hotma Simatupang, di sela rilis akhir tahun di Mapolda, Minggu (31/12).

Lanjut mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, setiap penyidikan perkara korupsi, penyidik harus mengambil langkah hati-hati. Pasalnya, harus mencari tahu bukti-bukti yang cukup guna menetapkan atau menjerat seseorang sebagai tersangka. “Kalau bukti-buktinya kuat, pasti kita lanjutkan dari proses penyelidikan ke penyidikan,” ujar Waskito, jenderal bintang dua tersebut.

Dirinya pun mengimbau kepada jajarannya supaya tidak takut mengusut kasus yang sudah banyak merugikan masyarakat tersebut. “Bekerja saja sesuai aturan dan prosedur. Jadi, kita harus bekerja profesional,” imbau Waskito. Di sisi lain, Waskito menyebutkan pejabat tak usah takut merealisasikan anggaran. Yang penting harus sesuai peruntukan dan prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. “Kami minta masyarakat juga sama-sama mengawasi setiap penggunaan anggaran. Jangan takut melapor,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulut, Desember juga mengeluarkan data potensi kerugian negara karena dikorupsi sebesar Rp 17 miliar. Jumlah itu naik 1 miliar setelah Kejati, Juli 2017 mengeluarkan data serupa. 17 miliar tersebut hasil dari penyelidikan 44 kasus, 26 penyidikan dan 35 perkara dalam tahapan penuntutan. Terdiri dari penyidikan kejaksaan 21 kasus dan penyidikan kepolisian 14 kasus. Sementara itu, uang negara yang benar-benar telah diselamatkan Kejati Sulut yang sudah tahap penyidikan dan penuntutan, baru berkisar Rp 5 miliar. Artinya, baik Polda dan Kejati menyelamatkan uang negara sekira 10,8 M.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Mangihut Sinaga MH mengungkapkan pihaknya terus bergerak sesuai aturan. “Sebagai Kajati, saya bisa menjamin bahwa kami bekerja secara profesional,” jamin Mangihut. Lanjutnya, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) yang tersebar di Sulut, agar membuat pos pengaduan.

Karena menurutnya, kendala saat ini jangkauan dari tiap Kejari masih terbatas. Sebab, dalam satu kabupaten saja bisa mencapai 250 desa. Otomatis, personel Kejari perlu waktu lama untuk menjangkau. Sehingga, perlu ada kerja sama dari masyarakat. Apabila menemui ada pelanggaran segera laporkan. “Saat ini sudah ada laporan yang masuk dan sedang ditelusuri. Jika ada kerja sama dengan seluruh masyarakat, pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Bagaimana pendapat pakar hukum pidana di Sulut soal pemberantasan korupsi? Dr Johnny Lembong MH menyebutkan, jika kerugian negara dikembalikan, sifat tindak pidana hilang. “Bagi PNS diberikan jangka waktu 60 hari untuk mengembalikan. Lewat 60 hari, penyidik bisa lakukan pemeriksaan kembali. Untuk swasta, tidak ada batas waktu untuk mengembalikan,” tutur Lembong, Dosen Fakultas Hukum Unsrat ini, ketika diwawancarai Manado Post.

Lanjutnya, sesuai SEMA Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2016, yang berwenang menentukan ada tidaknya kerugian negara, adalah BPK. “Tetapi, badan audit lain, termasuk BPKP, bisa mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara,” tandasnya. Terpisah, menurut Adi Koesoemo MH, ada beberapa sebab terjadinya korupsi. Diantaranya, ketidaktahuan, kebutuhan dan kebiasaan. Sekarang, untuk memerangi korupsi perlu ada monitoring dari KPK. “Selain itu, perlu ada sosialisasi KPK kepada para pelaku kegiatan pemerintah, agar mereka tahu tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan,” sebutnya.

Lanjutnya, yang paling banyak sekarang adalah gratifikasi. “Kalau mengambil, banyak pihak yang melakukan. Tetapi, kadang hanya dilimpahkan kepada satu orang,” ujarnya lagi. Hal lain yang perlu dilakukan, katanya, harus ada pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa. “Sehingga para calon pimpinan ini sudah mempunyai bekal ke depan,” kuncinya. (gnr)

Kirim Komentar