30 Des 2017 08:35

Hampir Seribu Napi Pangkas Hukuman

MyPassion

MANADO—Hampir seribu narapidana di Sulut mendapat pemangkasan masa hukuman. Sesuai data dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Sulut, remisi khusus Natal tahun 2017 jadi ‘berkat’ bagi 954 warga binaan di tanah Nyiur Melambai.

 

“Semua rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Sulut dapat jatah remisi warga binaannya,” ungkap Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil KemenkumHAM Sulut Prasetyo, ketika diwawancarai Kamis (29/12) kemarin. Dibeberkan ada tiga narapidana langsung bebas. “Itu dari Tondano, Manado dan Bitung. Masing-masing satu orang. Ini adalah remisi khusus Natal,” ungkap.

Apakah ada narapidana yang terlibat kasus korupsi dapat remisi? Ditegaskan Prasetyo tidak ada. “Remisi ini hanya untuk narapidana yang terkena kasus pidana umum. Pengurangan masa tahanan ini juga beragam. Ada yang 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari ada juga yang dua bulan masa tahanannya dikurangi,” urai Kadivpas.

Sesuai aturan, dijelaskan Prasetyo, napi yang mendapat remisi harus memenuhi persyaratan ketat. Di mana, selama menjalani pembinaan, harus dan wajib berkelakuan baik, tidak melakukan pelanggaran serta harus disiplin. “Remisi tersebut diberikan di masing-masing jajaran rutan dan lapas,” tandas Prasetyo.

Sementara itu, disampaikan Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulut Pondang Tambunan, napi yang bebas diharapkan bisa kembali diterima masyarakat. Kiranya, pembinaan positif yang didapat selama menjalani masa tahanan itu bisa menjadi langkah baru bagi para mantan napi untuk berbuat lebih baik lagi. “Ingat keluarga kita. Jangan lagi kita terlibat dengan kejahatan,” pesan Tambunan.

Ia berharap, jika sudah keluar para napi segera mencari pekerjaan dan bahagiakan orang tua dan keluarga. Pemberian remisi dinilai berdasarkan perilaku narapidana. “Setiap harinya kami nilai siapa yang paling rajin datang ibadah dan berperilaku baik. Kemudian diusulkan agar dapat remisi. Besar harapan kami agar para narapidana ini bisa lebih belajar berubah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya,” kuncinya.

Pemberian remisi mendapat tanggapan dari pakar hukum pidana di Sulut. Menurut Prof Ato Bin Smith MH, ketiadaan remisi bagi para pelaku tindak pidana korupsi belum diketahui pasti alasannya dari segi hukum. Namun menurutnya dari segi sosial ada hal-hal lain yang menjadi penyebabnya. Seperti yang diketahui akhir-akhir ini banyak tersangka korupsi yang dimejahijaukan. “Pastinya dari segi sosial negara ingin memberikan pelajaran bagi masyarakat, jika perbuatan korupsi benar-benar diseriusi dan hukumannya pun tidak main-main,” jelasnya.

Namun, Pakar Hukum Pidana Unsrat ini menilai hal tersebut tidak mengutamakan prinsip perlakukan sama di mata hukum. Karena berdasarkan hukum Indonesia, semua warga Indonesia harus diberi perlindungan dan mempunyai kedudukan yang sama. “Jadi jika ada pemberian remisi, seharusnya semuanya diberikan dan diberlakukan sama tanpa memandang latar belakang kejahatannya,” jelasnya.

Dirinya pun berharap, ketiadaan remisi bagi para koruptor tersebut bisa dijadikan pelajaran dan peringatan untuk semua pejabat negara, agar berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diberikan negara. “Semoga ini bisa membuka mata para pejabat agar tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Yang pasti semua yang terjadi dan yang diputuskan harus melalui pertimbangan yang jelas,” tutup Prof Bin Smith.

Di sisi lain, menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM RI, remisi di Sulut menjadi peringkat kedua se-Indonesia. Itu dibeberkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM Sri Puguh Budi Utami. “KemenkumHAM mencatat ada 3 wilayah yang remisi Natal terbanyak. Yaitu Sumatera Utara dengan 1.844 narapidana, Sulawesi Utara dengan 954 narapidana dan Papua dengan 814 narapidana,” bebernya. “Remisi yang diberikan kepada narapidana merupakan bentuk reward karena dianggap telah berkelakuan baik selama di dalam tahanan,” jelas Utami.

Dia menambahkan lamanya remisi yang diberikan itu mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. “Remisi yang diberikan antara 15 hari sampai dengan 2 bulan, tergantung lamanya mereka telah menjalani pidana,” tambah Sri.

Diketahui, KemenkumHAM RI memberikan remisi kepada 9.333 narapidana beragama Kristen dan Katolik pada perayaan Natal tahun 2017 se-Indonesia. Sebanyak 175 narapidana bisa langsung bebas dan 9.158 orang lainnya harus menjalani sisa pidananya di lapas dan rutan. “Pemberian remisi Natal kepada 9.333 warga binaan ini, selain sebagai reward (penghargaan) kepada mereka yang telah berkelakuan baik dan aktif dalam kegiatan pembinaan. Tapi juga potensial menghemat anggaran negara lebih dari Rp 3,8 miliar, karena adanya penghematan 260.760 hari tinggal dikalikan biaya makan per orang napi per hari sebesar Rp 14 ribu,” tukas Utami.

Apa pesan Menkum HAM untuk para penerima remisi tersebut? “Pengurangan hukuman atau remisi hendaknya dimaknai sebagai pengargaan bagi mereka yang dinilai telah mencapai penyadaran diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat,” kata Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly.

Yassona berharap narapidana yang mendapatkan remisi tersebut senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Yassona pemberian remisi merupakan hikmah yang layak diterima narapidana. "Sebab remisi merupakan hikmah yang layak narapidana terima karena telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan," ucap dia.

Remisi khusus juga diberikan kepada napi pada tiap hari besar keagamaan yakni Idul Fitri untuk napi beragama Islam, Nyepi untuk napi beragama Hindu, Waisak untuk napi beragama Budha dan Imlek untuk napi yang Khong Hu Chu. Sementara itu, Direktur Pembinaan Napi dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS, Harun Sulianto, mengatakan bahwa optimalisasi pemberian remisi ini, adalah strategi mengatasi kelebihan daya tampung.(gnr)

Kirim Komentar