28 Des 2017 12:09

Tapal Batas Belum Tuntas, Yasti Turun Langsung ke Lokas

MyPassion
TURUN LANGSUNG: Bupati Yasti Mokoagow, memantau tapal batas di Poigar Dua, Kecamatan Poigar, Bolaang Mongondow, Rabu (27/12), kemarin.

BOLMONG—Permasalahan tapal batas makin diseriusi pemerintah daerah. Rabu (28/12), Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Mokoagow, meninjau tapal batas dan peruntukan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Poigar Dua, Kecamatan Poigar, Bolmong. Dengan menggunakan perahu kecil, mantan legislator Senayan tersebut bersama rombongan mulai mendayung sambil menyusuri sungai menuju perbatasan Bolmong-Bolsel.

Diketahui, waktu lalu mantan anggota DPR-RI ini memaparkan kekecewaan atas permasalahan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ada dua poin kekecewaannya. Di mana, dalam pertemuan dengan Kementerian ESDM belum lama ini, Yasti hadir sebagai undangan.

Dalam pertemuan itu, permasalahan pertama yang dibahas yakni bagi hasil, yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT JRBM. Diceritakan, awalnya dana bagi hasil royalti PT JRBM tahun 2013-2016, Bolmong mendapat Rp 28 miliar, dari total royalti Rp 46 miliar. Artinya Bolmong mendapat bagian lebih dari 50 persen. “Di injury time, saya tak tahu lagi siapa yang main. Tiba-tiba Bolmong dapat surat terbalik. Bolsel yang dapat Rp 28 miliar dan Bolmong Rp 5 miliar. Yang awalnya Bolsel Rp 5 miliar dan Bolmong Rp 28 miliar,” cerita Yasti akhir pekan lalu.

Selanjutnya masalah tapal batas. Sejak awal Bolmong dan Bolsel harusnya berkomitmen mengenai titik koordinat. Mana bagian Bolmong, mana bagian Bolsel. Namun, kata bupati rupanya Bolmong tak dilibatkan saat itu. “Saat pemekaran itu, datang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal) atau namanya Geospasial. Yang pasti Bolmong tidak mengorder itu. Saya tidak tahu siapa yang order itu. Dan siapa yang menunjuk titik koordinat,” ujarnya.

Menurutnya, jika terjadi kesalahan pada titik koordinat, itu akan berakibat pada kesalahan awal titik yang sudah ditentukan secara adat pada saat pemekaran Kabupaten Bolsel. Pasalnya, ada titik yang ditetapkan oleh hukum adat, yang namanya intum-intum. Itu seharusnya yang dipakai.

“Oleh sebab itu, pada saat pemekaran, itu tadi saya katakan, saya tidak tahu siapa yang order. Dan menyampaikan bahwa titik koordinat itu di mana saya tidak tahu. Penyampaian titik itu seharusnya dihadiri oleh kedua belah pihak, sesuai undang-undang pemekaran,” paparnya.

Selanjutnya, terbitnya Permendagri soal tapal batas, katan Yasti itu cacat hukum. Karena pemerintah Bolmong tidak dilibatkan di situ. Kalau dilibatkan, seharusnya ada MoU antara Pemerintah Bolsel dan Bolmong. “Tapi sampai hari ini kita bisa lihat, adakah MoU antara Pemerintah Bolsel dan Bolmong. Harusnya ada perjanjian antara pemerintah Bolmong dan Bolsel, terkait batas-batas yang ditandatangani oleh Bupati Bolsel dan Bolmong tentunya,” ucap Yasti.

Kalau tak ada MoU tersebut, Permendagri tersebut tak mendasar. Yasti pun menegaskan akan membawa kasus ini ke PTUN. Sebab ia sendiri memperjuangkan hak-hak masyarakat Bolmong. “Ini kan hak rakyat Bolmong. Jadi saya perjuangkan itu,” jaminnya.(tr-01/gnr)

Kirim Komentar