22 Des 2017 09:18

Lima Jam Diperiksa Kejati Sulut, VAP Hormati Proses Hukum

MyPassion
Vonnie Aneke Panambunan

PENGUNGKAPAN dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Minahasa Utara terus bergulir. Terbaru, Kamis (21/12) kemarin, Bupati Kabupaten Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan (VAP) diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Informasi didapat, VAP datang ke Kejati di Jalan 17 Agustus, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam proyek berbanderol Rp 15 miliar tersebut. Sekira lima jam (9.00-14.00 Wita), Bupati Minut ini bersaksi di ruangan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

Saat dikonfirmasi Kasipenkum Kejati Sulut Yonie Malaka MH membenarkan pemeriksaan tersebut. “Iya, hari ini (kemarin, red) ada pemeriksaan Bupati Minut,” ungkap Malaka. Pemeriksaan tersebut untuk mengembangkan kasus yang telah menjerat sejumlah tersangka. “Diperiksa sebagai saksi terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai di Desa, Likupang Minahasa Utara,” paparnya.

Terkait pemeriksaan tersebut, VAP ketika dikonfirmasi mengatakan, sebagai warga negara yang baik, dirinya memenuhi undangan  panggilan dari Kejati. “Saya harus menghormati proses hukum. Dan saya dipanggil sebagai saksi,” singkat VAP sapaan akrab Panambunan, usai rapat paripurna di DPRD Minut, kemarin.

Diketahui, sebelumnya Kejati sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Masing-masing RT, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Utara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); SHS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya ditahan di waktu bersamaan, Senin (6/11). Kemudian yang terakhir ditahan Rabu (15/11), yaitu oknum kontraktor inisial RM.

Ketiganya, usai diperiksa langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng Manado. Saat itu, menurut Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulut Lukman Efendy, para tersangka  akan dituntut  dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh undang-undang Nomor 20 tahun 2001,” pungkasnya. (gnr/vip)

Kirim Komentar