15 Des 2017 10:39

Pejabat Eselon II Teken Kontrak

MyPassion
BUPATI Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat eselon II di Lobi Kantor Bupati Bolmong, Kamis (14/15), kemarin. foto: Dewi Muntia//MP

PROFESIONALITAS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow semakin nyata dengan penandatangan perjanjian kerja. Semua pejabat eselon dua kini punya tolak ukur nyata atas kinerja masing-masing. Hal ini dipastikan Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dengan kontrak kerja dengan pejabat eselon II, kemarin.

Menurut mantan Ketua Komisi V DPR RI ini, melalui perjanjian kinerja dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah. “Atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia,” katanya.

Yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan. Outcome dari kinerja tahun-tahun sebelumnya juga masuk dalam perjanjian kerja. Lanjutnya, penandatangan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah. “Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,” ujar Yasti.

Perjanjian ini juga menciptakan tolak ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur juga dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Tujuan lainnya, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja amanah penerima amanah. Terakhir, sebagai dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. “Oleh karena itu, dengan ditanda-tanganinya perjanjian hari ini (kemarin, red), saya mintakan untuk melaksanakan dan menindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab,” harap bupati.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan  penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. (*)

Kirim Komentar