14 Des 2017 14:05
Proyek Fisik Rawan Dikerjakan Asal-asalan

Jatah 61 Desa Berpeluang Silpa

MyPassion

MINSEL—Proses pencairan dana desa (dandes) tahap II telah dilakukan sejak awal triwulan IV. Namun hingga jelang dua hari batas pemasukan berkas pencairan di kas daerah, jatah dandes 61 desa tak kunjung dikucurkan. Di sisa waktu anggaran tahun ini, hampir mustahil dana pusat itu bisa terserap 100 persen.

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispemdes Altin Sualang mengungkapkan, hingga kemarin, 106 desa telah mencairkan dandes. Lanjut dia, pihaknya terus mendorong hukum tua secepatnya menyelesaikan kebutuhan administrasi pencairan. "Kesulitannya mungkin pada pembuatan LPJ. Tapi kita dorong agar pertanggungjawaban dibuat seefisien dan efektif mungkin. Karena apalagi gunanya kalau waktu pencairan sudah ditutup," tutur dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Efer Poluakan mengatakan, dandes dan ADD memiliki batas waktu penyerapan berbeda. Sehingga peluang dandes menjadi silpa lebih minim dibanding anggaran lainnya. "Itu sampai awal tahun depan. Tapi memang di sisa waktu untuk penyerapan perlu dipercepat," tuturnya. Anggaran sudah ada di kas daerah tinggal disalurkan karena penyaluran dari pusat dilakukan secara utuh di awal tahun. "Pemkab yang membagi pencairan dalam dua tahapan. Sekarang cepat lambatnya pencairan tergantung perangkat desa," ungkapnya, kemarin.

Saat ini konsolidasi sedang intens dilakukan dengan 167 hukum tua di Minsel. Ditambahkannya, mayoritas rencana penggunaan dandes masih menyasar infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Seperti pembangunan Polides, PAUD, dan jalan usaha tani.

Tapi pihaknya juga fokus mendorong 90 persen anggaran digunakan untuk perekonomian desa. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri 113/2015 dan Perbup 4/2017 yang menjadi dasar penggunaan dandes. “Seperti pembentukan dan pengembangan badan usaha desa. Sekarang hampir semua sudah ada," terangnya.

Bahkan, lanjut dia, 40 desa telah melakukan pengesahan melalui peraturan desa serta pembentukan badan hukum. Hingga penyertaan modal mulai dari Rp 25 sampai Rp 125 juta.

Terpisah, legislator Steven Lumowa meminta hukum tua menaruh perhatian lebih. Bagi dia, di sisa waktu serapan yang singkat potensi proyek asal-asalan dikerjakan besar. Inspektorat pun diminta pro aktif melakukan pengawasan. “Ini anggaran paling rawan. Jangan sampai kecolongan dan akhirnya justru pihak berwajib yang mendapati. Kan daerah yang malu,” tukasnya.(jen/gel)

Kirim Komentar