09 Des 2017 09:13

Kejar Target Ranperda, DPRD Harus `Lembur`

MyPassion

MINSEL—Kinerja para legislator hingga akhir tahun terbilang belum memuaskan. Pasalnya, baru enam ranperda yang diselesaikan dari 20 usulan pemkab dan tiga inisiatif DPRD. Padahal tahun ini, para anggota dewan yang terhormat mendapat kenaikan tunjangan hingga puluhan juta.

Tak ingin malu, dua ranperda inisiatif tersisa jadi penebus dosa. Kini, di tengah waktu tersisa, ranperda berpeluang selesai di detik-detik jelang akhir tahun. Para legislator pun terancam lembur, mengikuti paripurna di malam Natal maupun Tahun Baru.

Kepala Balegda Haryanto Suratinoyo tak menampik kemungkinan itu. Katanya, dua ranperda yang digenjot di antaranya terkait penataan tower jaringan telekomunikasi dan pengaturan dana hibah. Pihaknya kini sedang melakukan studi banding di sejumlah tempat.

Kata dia, melalui ranperda tersebut dampak negatif dari pendirian tiang-tiang jaringan provider telekomunikasi dapat diminimalisir. "Kalau sekarang kan mau pasang di mana saja terserah. Akhirnya, masyarakat yang terancam," ungkapnya.

Lanjut dia, nantinya setiap pendirian tower wajib melalui izin penetapan lokasi terlebih dahulu. Lokasi pun ditentukan dinas terkait. Tempat yang dipilih melalui berbagai kajian sehingga keamanan dan efektivitas pendirian dapat dijamin. "Nanti pusat jaringan semua provider akan terpusat. Penetapan lokasi setelah melalui proses perizinan dengan berbagai kajian," jelas anggota Fraksi Gerinda tersebut.

Selain itu, pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan karena semua telah tertata. "Berapa yang masuk ke kas daerah jelas karena sudah ada dasar bagi semua provider. Ini juga untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Ditambahkan Sekretaris DPRD Lucky Tampi, penataan juga dilakukan terhadap bantuan pihak ketiga. "Selain itu, kita juga sedang menggenjot percepatan tahapan ranperda yang mengatur tentang dana hibah dari pihak ketiga ke pemerintah," beber dia.

Ranperda tersebut menjadi dasar alokasi penggunaan dana hibah dari pihak ketiga. Agar hibah digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi. "Supaya tidak sembarangan digunakan dan nantinya bermasalah. Harus ada tata caranya. Soal itu sudah kita konsultasikan dengan KemenkumHAM," terangnya.

Pengamat pemerintahan Estevanus Kroons menilai wajar bila para legislator nantinya benar-benar bersidang di malam hari besar. "Ini jadi pertanggungjawaban moral mereka. Ke depan, masyarakat tidak boleh apatis," pungkasnya. (jen/gel)

Kirim Komentar