08 Des 2017 13:39

Sangihe Belum Nikmati UMP

MyPassion
Ilustrasi

SANGIHE—Karyawam swasta yang bekerja di perusahaan di Kepulauan Sangihe ternyata belum menikmati Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan hampir semua perusahaan yang ada di Sangihe belum menerapkan UMP.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangihe Drs Fransiscus Lukas mengakui bahwa UMP sebesar Rp 2,8 juta sudah diberlakukan di kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina tersebut, namun yang disayangkan sebagian besar perusahaan masih belum melaksanakannya. ”Memang sampai saat ini UMP sudah diberlakukan, namun masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya,” ungkap Lukas.

Lanjutnya, penerapan upah kerja yang diberlakukan perusahaan selama masih disesuaikan dengan kemampuan pihak pengusaha maupun instansi swasta, karena masih mengacu pada perputaran perekonomian daerah yang belum maksimal serta daya masyarakat yang masih rendah.

"Jangankan UMP, Upah Minium Kabupaten (UMK) pun belum diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, mengingat UMK masih lebih tinggi dari UMP.  Dan semua standar upah belum semuanya diberlakukan. Kalau UMP kita masih pertimbangkan, tapi untuk UMK masih lebih tinggi dari UMP. Jika kita terapkan, hal itu akan jadi gejolak di daerah karena berhubungan dengan kemampuan pelaku usaha,” ungkap mantan Kadis Sosial ini.

Disentil terkait peran pemerintah daerah, Lukas mengungkapkan pihaknya masih sebatas berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak swasta atau pemberi kerja. "Kami berkoordinasi dalam hal menaikkan upah termasuk pemberian tunjangan hari raya," tukasnya. Terpisah, salah satu pengusaha yang enggan namanya dikorankan mengaku belum menerapkan UMP karena pendapatannya memang belum bisa mengimbangi pembayaran sesuai UMP.

"Memang kami disini baru setahun lebih, jadi pendapatan masih kecil," katanya. Sembari menambahkan jika usahanya semakin maju, pihaknya pasti akan membayar gaji karyawan sesuai UMP. (tr-08/ria)

Kirim Komentar