08 Des 2017 07:59
Selain KTP-el, Suket Bisa

134 Ribu Suara Hangus

MyPassion

MANADO—Sebanyak 134.086 hak suara terancam tidak bisa memilih saat pesta demokrasi nanti. Pasalnya, saat pilkada serentak 2018, pileg 2019, dan pilpres 2019 nanti, diwajibkan warga yang mencoblos memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau surat keterangan (suket). Menurut data sementara di sembilan kabupaten/kota se-Sulut (dari 15 kabupaten/kota) ada sebanyak 134.086 warga belum melakukan perekaman KTP-el hingga kemarin (7/12).

 

Ketua KPU Sulut Yessi Momongan membenarkan terkait syarat hak suara harus sudah melalukan perekamanan. Menurutnya, dalam aturan ditegaskan pemilih bisa mengunakan KTP-el ataupun suket yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Lanjutnya, KPU pun terus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil sejak jauh-jauh hari.

“Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan perekaman sebanyak-banyaknya karena menjaga jangan sampai ada pemilih yang tidak masuk dalam data base,” ucapnya.

KPU juga berulang kali melakukan pertemuan melalui rakor dan kerja sama. “Hal ini guna mensinkronkan data antara data yang ada di kita dan data yang ada di capil,” katanya.

Seperti di Manado, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Julises Deffi Oehlers, dari 394.894 warga wajib KTP-el, yang belum merekam ada 57.955 warga. “Yang merekam 336.939 jiwa atau sekitar 85 persen. Sisanya belum,” bebernya.

Pihaknya menargetkan sampai akhir tahun bisa 100 persen. “Karena itu kami akan turun mobile melakukan perekaman. Juga melakukan pelayanan di kantor,” ujarnya.

Lanjutnya data yang ada nantinya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari). “Nanti Kemendagari yang mengirim di KPU,” katanya. 

Di Bitung, dari 160.956 wajib KTP-el, yang belum melakukan perekaman 24.709. Menurut Kepala Disdukcapil Bitung Efreinhard Lomboan, datanya setiap hari bisa berubah. “Setiap hari bisa bertambah, serta tahun depan diyakini akan 100 persen cetak,” akunya.

Di Bolmut masih ada 9.391 warga belum lakukan perekaman dari wajib KTP-el sebanyak 59.330. Menurut Sumitro Paputungan, Kabid Pemanfaatan Informasi Administrasi dan Kependudukan, namun dari target sudah mencapai 91 persen. “Posisi sekarang mentok di 90-an persen. Namun pasti akan bertambah,” bebernya.

Paputungan menambahkan, jelang pilkada pihaknya akan berusaha supaya wajib pilih mendapatkan haknya. “Kami sudah turun di kecamatan untuk melakukan sosialisasi. Namun kesadaran masih kurang, mungkin juga jarak yang membuat mereka sulit datang merekam di Disdukcapil,” jelasnya.

Lanjutnya, data ini masih akan divalidasi, karena ada yang pindah dan meninggal. “Tapi mereka belum melapor,” katanya.

Di Bolmut, menurut Kadis Dukcapil Parmin Mokodompis, kerja sama dengan kepala desa sangat penting. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran perekeman KTP-el.

Sedangkan di Bolsel, tercatat ada 1.583 warga belum melakukan perekaman. Kepala Disdukcapil Gunawan Otuh mengatakan, perekaman KTP-el terus dipacu hingga akhir tahun. "Kita di sini yang wajib KTP berjumlah 45.712 orang. Dan yang sudah melakukan perekaman sudah banyak. Sisanya tinggal seribu lebih," ujar kadis.

Lanjutnya, adapun kendala saat perekaman di lapangan kebanyakan warga tidak di tempat. "Kebanyakan juga masyarakat yang berdomisili di sini kebanyakan di luar Bolsel. Ada juga yang sedang studi di luar daerah," ungkap Otuh.

Di Minahasa, ada 6 ribu lebih yang belum melakukan perekaman. Disdukcapil mencatat, dari total wajib KTP-el 264 ribu, hingga saat ini yang sudah melakukan perekaman 258 ribu. “Jadi sudah 95 persen, sekira enam ribu lagi yang belum,” kata Kepala Disdukcapil Minahasa Riviva Maringka.

Dia menjelaskan, untuk memaksimalkan pencapaian presentase perekaman, pihaknya memaksimalkan layanan keliling. “Bermodalkan satu unit layanan mobile, kita optimis awal tahun depan target perekaman sudah selesai 100 persen,” katanya.

Di Minsel ada 20 ribu warga yang wajib KTP-el belum melakukan perekaman. Menurut Kadisdukcapil Corneles Mononimbar, dari 167.599 ribu masyarakat di atas 17 tahun, baru 157 ribu melakukan. Dia menyebut langkah jemput bola sudah dilaksanakan dengan mobile KTP. Namun masyarakat kebanyakan memilih tetap beraktivitas. “Nanti ada kebutuhan baru melakukan perekaman demi kepentingan administrasi,” tukasnya.

Di Sangihe, menurut Kepala Disdukcapil Sangihe Olga Makasidamo, pihaknya berupaya akhir Desember 2017 ini perekaman capai 100 persen. "Untuk itu guna memperlancar pelayanan agar semua penduduk Kepulauan Sangihe memiliki KTP-el. Kami membuat tim yang turun langsung di kecamatan ketika kegiatan me'daseng bupati dan wakil bupati," ungkapnya.

Lanjutnya, dari 110.000 wajib KTP-el, 10 persen di antaranya belum lakukan perekaman. "Mengingat, masih banyak warga Sangihe tinggal di luar daerah diperkirakan mencapai 10 ribu orang. Sehingga ada kesulitan memperluas pelayanan KTP-el,” paparnya.

Sedangkan di Mitra, masih ada 9.879 warga belum lakukan perekaman. Dari 84.282 wajib KTP-el, yang merekam 74.603 atau 88,3 persen. Lanjutnya, belum dilakukannya perekaman ada beberapa faktor. Di antaranya terganjal data ganda, beda NIK di KTP dan KK, serta ada warga yang memang belum sama sekali melakukan perekaman.

“Untuk warga yang sudah melakukan perekaman, baru 72.786 kantongi KTP. Sedangkan 1.817 warga sementara menggunakan surat keterangan," terangnya.

Sementara di Tomohon, ada 750 penduduk yang belum melakukan perekaman. Menurut Kepala Disdukcapil Tomohon Royke Roeroe, perekaman bagi penduduk wajib usia 17 tahun ke atas berjumlah 73.677 orang. “Yang merekam sudah 72.927 orang. Jadi telah mencapai 98,98 persen,” kata Roeroe.

Dia pun meminta dukungan aparat kecamatan dan kelurahan untuk menyosialisasikan kepada yang belum merekam. (Tim MP/ite)

Kirim Komentar