06 Des 2017 14:58
Awal Desember, Baru 68 Desa Cair

Puluhan Miliar Dandes Terancam `Basi`

MyPassion

MINSEL—Proses pencairan dana desa (dandes) tahap II telah dilakukan, awal triwulan IV. Namun hingga kini belum sampai setengah dari jumlah desa di Minsel yang melakukan pencairan. Tak ayal, miliaran dana dari pusat itu berpeluang jadi silpa. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispemdes Altin Sualang mengungkapkan, baru 68 desa yang mencairkan dandes. "Data terakhir seperti itu. Kecamatan Modoinding bahkan belum satu pun yang cair," bebernya.

 

Lanjut dia, pihaknya terus mendorong para hukum tua secepatnya menyelesaikan kebutuhan administrasi pencairan. "Mereka yang bahkan belum sama sekali kita meminta kesadaran diri. Sekarang sudah lebih dari 50 miliar kita kucurkan tahap II," terang dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Efer Poluakan mengatakan, dandes dan ADD memiliki batas waktu penyerapan yang berbeda. Sehingga peluang dandes menjadi silpa lebih minim dibanding anggaran lainnya. "Itu sampai awal tahun depan. Tapi memang di sisa waktu untuk penyerapan perlu dipercepat," tuturnya.

Anggaran sudah ada di kas daerah tinggal disalurkan karena penyaluran dari pusat dilakukan secara utuh di awal tahun. "Pemkab yang membagi pencairan dalam dua tahapan. Sekarang, cepat lambatnya pencairan tergantung perangkat desa," ungkapnya, kemarin.

Saat ini, konsolidasi sedang intens dilakukan dengan 167 hukum tua di Minsel. Ditambahkannya, mayoritas rencana penggunaan dandes masih menyasar infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Seperti pembangunan Polides, PAUD, dan jalan usaha tani. Namun pihaknya juga fokus mendorong 90 persen anggaran digunakan untuk perekonomian desa. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri 113/2015 dan Perbup 4/2017 yang menjadi dasar penggunaan dandes. “Seperti pembentukan dan pengembangan badan usaha desa. Sekarang hampir semua sudah ada," terangnya.

Bahkan lanjut dia, 40 desa telah melakukan pengesahan melalui peraturan desa serta pembentukan badan hukum. Hingga penyertaan modal mulai dari Rp 25 sampai Rp 125 juta.

Terpisah, legislator Steven Lumowa meminta para hukum tua menaruh perhatian lebih. Bagi dia, di sisa waktu serapan yang singkat potensi proyek asal-asalan dikerjakan sangat besar. Inspektorat pun diminta pro aktif melakukan pengawasan. “Ini anggaran yang paling rawan. Jangan sampai kecolongan dan akhirnya justru pihak berwajib yang mendapati. Kan daerah yang malu,” tukasnya. (jen/gel)

Kirim Komentar