04 Des 2017 13:55

Bupati: Perkuat Pengawasan Internal

MyPassion
SINERGI DENGAN PUSAT: Bupati Kabupaten Boltim Sehan Landjar, ketika mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional, pekan lalu.

BOLTIM—Bupati Kabupaten Boltim Sehan Landjar ingatkan soal pengawasan keuangan. Ini ditekankan bupati usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas), yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, pekan lalu.

Landjar menjelaskan, pada kegiatan yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kembali pemerintah pusat mengingatkan daerah, untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah untuk mendorong tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kegiatan ini adalah upaya pemerintah dalam hal ini presiden, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah agar lebih efektif, efisien dan terarah, sehingga akan berdampak positif terhadap taraf hidup masyarakat di daerah,” kata bupati, didampingi Inspektur Daerah Meike Mamahit.  ‎

Bupati periode kedua ini mengungkapkan, sekarang ini kebijakan pemerintah daerah dari gubernur, bupati dan wali kota, dinilai sangat buruk. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para kepala daerah yang tersandung kasus hukum baik yang tertangkap langsung maupun penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.‎ Kondisi tersebut, menurut Landjar akhirnya mendorong Presiden Jokowi mengambil langkah kongkrit, dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk terlibat langsung dalam sistem pengawasan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“‎Saya kira hal ini adalah keniscayaan, dan menjadi tanggungjawab kita semua demi untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemeritah yang sekarang ini sangat kurang baik di mata rakyat dan untuk kemajuan Bangsa," jelas Landjar.‎

Hasi Rakorwanas tersebut, membuat Landjar mengingatkan ‎kepada pemangku kepentingan terlebih khusus ASN Boltim, untuk lebih menata diri. “Mari kita dukung secara sungguh-sungguh upaya pencegahan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Daerah sebagai bentuk pengabdian kepada Nusa dan Bangsa yang sama-sama kita cintai ini," ungkap Landjar.

‎‎Demikian halnya kepada Aparat Penegak Hukum yang diberi kepercayaan dalam pengawasan, Landjar berharap untuk benar-benar dapat melakukan tugas sebagaimana yang diharapkan. Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH).‎ MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.‎(cw-02/gnr)

Kirim Komentar