30 Nov 2017 15:22
Bisa Berhalangan Saat Kenaikan Pangkat

155 ASN Mangkir Sumpah Janji

MyPassion
HARUS TAAT: Pengambilan sumpah dan janji ASN Rabu (29/11) kemarin. Dipimpin Sekretaris Kabupaten Muhamad Assagaf.

BOLTIM—Sebanyak 155 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Boltim mangkir (tak hadir) dari pengambilan sumpah janji yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Rabu (29/11) kemarin.

Soalnya, dari 379 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Boltim melalui BKPP, diketahui yang hadir dan menandatangani daftar hadir hanya 224 ASN yang datang mengucapkan sumpah janji. Pengambilan sumpah janji bertempat di kantor bupati Boltim, dipimpin langsung Sekretaris Kabupaten Muhamad Assagaf.

‎Di hadapan ratusan ASN, Assagaf menegaskan, pengambilan sumpah janji merupakan salah satu pembinaan untuk mewujudkan sosok aparatur pemerintah yang memiliki semangat pengabdian. “Pengambilan sumpah dan janji bukan sekedar peristiwa seremonial, tetapi merupakan agenda pembinaan aparatur negara," terangnya.‎

Sementara itu, Bupati Boltim Sehan Landjar melalui Kabag Humas Udel Simbala menyebutkan, pengambilan sumpah atau janji pegawai merupakan salah satu upaya pembinaan pegawai, sebagai pelayan masyarakat dan aparatur negara. “Tujuan dari pengambilan sumpah janji pegawai ini adalah agar para aparatur negara ini mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur,” tandasnya.

Sementara itu menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Robi Mamonto, sejumlah ASN yang tidak hadir mengalami kerugian. “Yang rugi nantinya mereka sendiri, pasalnya di pengambilan sumpah ini ada berita acara dan sertifikat yang dibutuhkan untuk pengurusan seperti kenaikan pangkat,” bebernya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Ade Mokoginta menambangkan, pengambilan sumpah janji untuk menumbuhkan karakter disiplin aparatur. “Selain upaya pembinaan PNS, pengambilan sumpah janji bertujuan mewujudkan PNS yang profesional, memiliki mental yang baik, berdaya guna, serta mendukung usaha pemerintah mendorong terciptanya good governance," ungkapnya.(cw-02/gnr)

Kirim Komentar