17 Nov 2017 10:51

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing (Tenaga Kerja Kontrak) di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

MyPassion
Dr Johnny Lieke

Disertasi

Oleh: Dr Johnny Lieke

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan harkat dan martabat, dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera dalam semua bidang, termasuk pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah bidang kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh, agar hak-haknya terpenuhi dan tidak dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan outsourcing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mengetahui implementasi Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam praktik outsourcing di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap tenaga kerja outsourcing.

Tipe penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, dimana suatu fakta hukum dikaji dengan menelusuri suatu ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, ketentuan dimana berada dalam rumusan pasal-pasal yang berisi norma-norma baik dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja outsourcing di beberapa perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tenaga outsourcing, tidak memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa. Sehingga hak-hak dari pekerja tidak terjamin dan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Padahal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 19/2012 terkandung bahwa, perjanjian kerja adalah hal penting. Karena dalam pasal 28 Peraturan Menteri tersebut disebutkan, setiap perjanjian kerja jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyebabnya adalah vendor menghindari apabila di kemudian hari adanya tuntutan hukum dari pekerja/buruh. Oleh sebab itu, peran pemerintah melalui unit kerja terkait perlu menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok setiap perusahaan, dan memerintahkan pengusaha untuk mencantumkan alur kegiatan produksi perusahaannya dalam peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama.

Komentar
  • MyPassion

    come
    15 Des 2017 15:01

    Thai men don’t need viagra come far or other pharmaceutical props for their equipment.
Kirim Komentar