15 Nov 2017 12:31
Formasi Disesuaikan Kebutuhan Daerah

Sulut Rekrut CPNS

MyPassion

JAKARTA—Ini kabar gembira untuk masyarakat yang menunggu-nunggu rekrutmen CPNS di Sulawesi Utara (Sulut) dibuka. Pemerintah memastikan akan kembali membuka lowongan CPNS daerah secarana nasional pada 2018. Formasinya khusus untuk kabupaten/kota dan provinsi.

 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Herman Suryatman membenarkan hal ini. Menurutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur sudah memberikan pernyataan resmi.

“Ia, rencananya akan dibuka untuk daerah, per kabupaten/kota dan provinsi," ungkapnya kepada Manado post via WhatsApp, Selasa (14/11) kemarin.

Namun terkait berapa total formasi yang akan dibuka belum dia rinci. Menurutnya, walaupun sudah pasti dibuka, tapi rekrutmen CPNS masih dalam tahap pengkajian. "Belum ada penetapan formasi yang fix. Jadi kami belum bisa mengkonfirmasi secara keseluruhan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi KemenpanRB terkait penerimaan CPNS 2018. "Memang kami sudah dapat infonya. Namun untuk jumlah serta formasinya kami masih menunggu KemenpanRB. Jika sudah rangkum nanti diumumkan," katanya.

Sebelumnya, Menpan-RB Asman Abnur mengatakan,

penerimaan CPNS 2018 akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur. Terkait dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

"Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," ujarnya, Senin (13/11).

Asman berharap, pemerintah daerah (pemda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar-benar mengkaji kebutuhan pegawainya dengan baik sebelum mengusulkan formasi.

Terkait jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan sedang memperhitungkan jumlah penerimaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen," katanya.

Dia menginfokan, tahapan seleksi CPNS 2018 akan dimulai setelah tahapan penerimaan CPNS gelombang II 2017 selesai dilaksanakan. Namun, Asman berharap agar perekrutan CPNS daerah ini dilakukan secepatnya.

Selain itu, Asman belum memastikan apakah tahapan CPNS 2018 digelar serentak atau terpisah.

Pemprov Sulut menyambut baik rencana rekrutmen ini. Namun, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut mengaku masih menunggu keputusan pemerintah pusat. “Itu kebijakan dari pusat. Kita di daerah hanya menerima saja. Kalau ada penerimaan, syukur karena memang kita masih kekurangan pegawai. Jika masih moratorium, kita maksimalkan pegawai yang ada,” sebut Sekretaris BKD Sulut Flora Krisen.

Lebih lanjut dia mengatakan, tahun ini sekira 300 PNS di Pemprov Sulut pensiun. “Tempat mereka harusnya terisi. Namun karena masih moratorium jadi instruksi pimpinan kita lakukan penataan PNS di semua perangkat daerah,” tuturnya.

Sekarang, lanjut Krisen, perangkat daerah sedang menyusun kebutuhan pegawai. “Yang ada, kita maksimalkan agar tak mengganggu pelayan publik,” tandasnya. Diketahui, jumlah PNS di Pemprov Sulut 11.414 dengan tenaga harian lepas (THL) 4.562 orang.  

Sementara itu, pengamat pemerintahan, Dr Goinpeace Tumbel mengatakan, dengan dibuka lowongan CPNS tahun depan diharapkan tidak semua orang muda berebut kursi terbatas itu. Dia lebih menyarankan, para pencari kerja untuk berwirausaha. Karena dengan wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru. “Apalagi sesuai data BPS, Sulut menduduki peringkat empat tertinggi penggangguran terbuka,” katanya.

Akademisi Unima ini juga mengingatkan, rekrutmen CPNS nanti harus selektif. Supaya penerimaan CPNS memang sesuai kebutuhan dan menempatkan orang yang tepat.

Pengamat pemerintahan lainnya, Michael Mamentu juga mengingatkan hal yang sama. Menurutnya, rekrutmen CPNS memang masih menjadi idola dikalangan pencari kerja. Tapi di satu sisi, perlu lebih dioptimalkan sektor wirausaha. “Masyarakat juga harus didorong dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi sendiri agar lebih mandiri,” tutur Mamentu.

Namun lanjutnya, bukan berarti menjadi PNS tidak baik. Hanya menjaga agar PNS bukan menjadi satu-satunya fokus orang muda untuk mengabdi atau bekerja.

Tapi yang memang ingin menjadi PNS, harus menujukkan produktivitas dan etos kerja. “Sehingga memang perlu dalam penjaringan harus lebih ketat agar dapat terjaring CPNS yang profesional,” pungkasnya. (baladewa/rangga/can)

Kirim Komentar