14 Nov 2017 10:55
Dialokasi 300 M, Belum Kantongi Perda

Anggaran RSUD Dinilai Masih `Ilegal`

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Komisi IV menolak membahas anggaran Rp 300 miliar untuk pembangunan RSUD Tipe B yang dialokasikan RS Ratumbuysang. Dalam pembahasan Senin (13/11) kemarin, komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini menyorot keberanian instansi tersebut mencantumkan anggaran sebesar itu, padahal belum ada payung hukum yang menaunginya. Seperti diungkapkan anggota Komisi IV Meiva Lintang. “Apa dasar hukum adanya anggaran ini? Harus ada perda dulu, diketuk diparipurna, dikaji, baru diisi dalam RKA,” tegas Lintang.

 

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang memegang hak budgeting serta punya wewenang menetapkan perda masih belum akan membahas RKA tersebut sebelum resmi. Senada disampaikan anggota Herry Tombeng. “Kalau sudah di notaris, ditandatangani di bank, dan jelas anggaran ini akan cair baru bisa dialokasikan,” sebut Tombeng. Menurutnya, DPRD sangat mendukung pembangunan RSUD tersebut. “Tapi harus jelas aturannya dulu. Kan belum dibahas di pansus,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi IV Inggried Sondakh juga memprotes langkah berana RS Ratumbuysang yang sudah mengalokasikan Rp 300 miliar dalam RKA. “Uangnya belum ada. Pansus masih akan membahasnya. Kalau untuk 16 miliar pembangunan RS Jiwa, kami siap membahas,” tegas Sondakh.

Kepala RS Ratumbuysang Inggried Giroth akhirnya mengiyakan saran dari Komisi IV ini dan langsung membahas mengenai RS Jiwa yang sementara dibangun di Kalasey.(gel)

Kirim Komentar