13 Nov 2017 12:13

Pengaturan TPP ASN Semrawut

MyPassion

MINSEL—Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 sedang dibahas eksekutif dan legislatif Minsel. Dalam pembahasan tersebut, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN jadi yang paling disorot. Wakil Ketua DPRD Rommy Pondaag menyebut, aduan para ASN terkait TPP menumpuk di meja mereka. Kata dia, berdasarkan hasil evaluasi APBD-P 2017, pengelolaan TPP wajib diperbaiki.

 

Pemkab diminta melakukan penataan TPP selama satu tahun mengacu pada peraturan bupati. "Agar tidak semrawut. Ada dinas yang menata empat bulan, ada enam bulan. Paling tidak harus ada standar. Karena menurut provinsi, sistem yang selama ini itu keliru jadi harus ada standar," terangnya.

Anggota lainnya, Steven Lumowa menyoroti tunjangan pejabat yang pengaturannya tidak jelas. Baginya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK standarisasi harga pengadaan barang harus jelas. "Tiap tahun dikurangi tapi kenyataannya justru bertambah. Jangan gunakan trik. Melihat kebutuhan yang ada. Lihat aturan kemudian dianggarkan full," kritik Ketua Fraksi PDI-P itu.

Lanjut dia, pengelolaan dana hibah pun harus diperhatikan. Pasalnya, dalam draft daftar nama penerima alamat bahkan besaran sudah jelas. Kata dia, pengelolaan anggaran harus jelas dan sesuai aturan. "Seberapa banyak yang diusulkan itu lengkap. Jangan ada anggaran saving atau cadangan. DPRD harus konsekuen. Kecuali ada aturan baru yang mengatur dan berada di atas permen baru diubah," tutur dia.

Tak hanya itu, seringnya pejabat melakukan perjalanan dinas di tengah keadaan ekonomi daerah yang kurang baik turut jadi sorotan. "Ada yang sudah sampai berkali-kali. Padahal, hutang sedang menumpuk. Tahun depan, kita harap penataan dilakukan dalam satu tahun. Kalau habis, tidak boleh lagi dinas luar," pintanya.

Ditambahkan Verke Pomantow, perencanaan anggaran harus dilakukan secara matang dengan data yang akurat. "Agar tidak banyak kegiatan yang tidak dikerjakan. Kalau data tidak akurat perencanaan bakal rusak. Sehingga tidak ada pertanyaan dari masyarakat. Dalam penganggaran sumber dananya jelas," harap dia.

Diketahui, dalam Rapat TAPD dan Banggar, akhir pekan lalu. Pemkab Minsel mengusulkan APBD sebesar Rp 587 miliar. Namun, jumlah tersebut belum termasuk dana transfer pusat yang belum diketahui besarannya.

Sekkab Danny Rindengan mengatakan pihaknya sementara melakukan penyesuaian anggaran. Dalam pembahasan, beberapa waktu lalu, semua rekomendasi anggota DPRD sedang ditelaah. Berbagai masukan yang disampaikan Badan Anggaran akan dijadikan bahan pertimbangan. Apalagi, kata dia, pembahasan masih akan dilakukan hingga, akhir bulan depan. "Akan kita konsultasikan. Apa yang menjadi rekomendasi ditindaklanjuti sesuai kebutuhan daerah," tandasnya. (jen/gel)

Kirim Komentar