13 Nov 2017 10:44

2017, Ada Legislator Habiskan 900 Juta untuk Perjalanan Dinas

MyPassion
TEGAS: Komisi I saat membahas RAPBD milik Setwan Sulut, pekan lalu. foto: Angel Rumeen/MP

MANADO—Setiap tahun anggaran perjalanan dinas di Setwan Sulut dipolemikkan. Jika 2017 ini total anggaran perjalanan dinas untuk legislator dan staf di Setwan Rp 20,9 miliar, maka dalam RAPBD 2018, Rp 20,5 miliar disiapkan. Menariknya dalam pembahasan bersama Komisi I DPRD Sulut pekan lalu, terkuak jika 2017 ini ada legislator yang menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp 900 juta, sementara paling sedkit Rp 145 juta.

“Setwan bisa membeber data capaian perjalanan dinas masing-masing anggota dewan. Karena ada yang sudah sampai 900 juta, ada juga 145 juta,” beber legislator Netty Agnes Pantow.  Menurutnya, tak ada masalah berapa kali perjalanan dinas dan jumlah anggaran yang dikeluarkan. “Manfaat perjalanan dinas itu yang dinantikan masyarakat. Apakah selama ini hasil perjalanan dinas ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ditambahkan legislator Jems Tuuk, anggaran Rp 20,5 miliar ini harus dikurangi. “Alokasikan ke pos lebih penting yang memang membutuhkan suntikan anggaran. Jangan ke perjalanan dinas semua,” sebutnya. Bahkan jika dia menghitung, sebulan legislator bisa menghabiskan Rp 1,7 miliar hanya untuk perjalanan dinas. “Saya minta Setwan lakukan evaluasi,” tandasnya.

Kondisi berbeda terjadi pada anggaran perjalanan dinas khusus untuk gubernur, wakil gubernur, dan para asisten di Setprov Sulut. Anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas hanya Rp 1,5 miliar. Ini terungkap saat Komisi II melakukan pembahasan dengan Biro Umum, pekan lalu. Akibatnya, rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Cindy Wurangian ini menskors pembahasan terkait perjalanan dinas pimpinan daerah.

“Harus ada pertimbangan rasional terkait anggaran ini. Jangan biarkan pimpinan daerah menggunakan uang pribadi untuk tugas. Ini soal wibawa,” sebut Wurangian. Ditambahkan anggota Komisi II Raski Mokodompit, perjalanan dinas yang dilakukan gubernur sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. “Buktinya banyak proyek nasional dan investasi yang masuk ke Sulut karena lobi-lobi gubernur di pusat maupun luar negeri,” tegasnya.(gel)

Kirim Komentar