10 Nov 2017 13:30

Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

MyPassion

BOLSEL – Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa (dandes), Pemkab Bolsel menggelar sosialisasi Program Inovasi Desa (PID), Kamis (9/11) kemarin. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembentukan Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) kecamatan.

Asisten I Pemkab Bolsel Alsyafri Kadullah ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, PID hadir sebagai upaya pemerintah untuk mendorong meningkatnya kualitas pemanfaatan dandes, melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif. “Termasuk, peka terhadap kebutuhan masyarakat desa dan membangun kapasitas desa yang mandiri. Intinya PID ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Alsyafri.

Selama ini lanjutnya, pengelolaan dandes disejumlah desa hanya monoton. Sehingga dibentuklah TIK dan TPID ini juga, agar Dandes bisa tepat sasaran. “Inovasi dan ide kreatif sangat diharapkan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sesuai potensi desa supaya produk unggulan desa, untuk penambah pemasukan desa yang bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” ujar Alsyafri.

Menurutnya, TPID kecamatan yang sudah terbentuk terus menjalin koordinasi dengan TIK dan instnasi teknis yang terlibat. “Semua ini untuk mencapai taget pemerintah pusat  meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun desa lewat pratek cerdas dan ide-ide kreatif,” ungkap Alsyafri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Deki Paputungan menuturkan, PID diselenggarakan Kementerian Desa, untuk meningkatkan kapasitas desa. “Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang berkualitas,” jelas Deki

Untuk TIK dan PID kabupaten lanjut Deki, melibatkan sejumlah instansi teknis, tokoh masyarakat, akademisi, unsur media, dunia usaha dan Bank SulutGo. “TIK PID kabupaten, menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktek cerdas. Juga menampung semua ide kretif, dirapatkan bersama TPID untuk diaplikasikan di desa,” ungkap Deki.

Sementara untuk TPID kecamatan katanya, tidak boleh terikat pekerjaan lain. “Tidak boleh sebagai perangkat desa maupun pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBN. Ini dipertegas, agar TPID bisa maksimal dalam menjalankan tugas,” pungkas Deki. (ite)

Kirim Komentar