09 Nov 2017 14:06
Camat: Ijin Mereka Tidak Keluar Sejak 2012

Tambang Pasir Besi Diduga Beroperasi di Langowan

MyPassion
Ilustrasi pasir besi

MINAHASA – Tambang pasir besi dikabarkan sedang beroperasi di Wilayah Desa Rumbia kecamatan Langowan Selatan. Informasi yang didapat, ada perusahaan yang sedang mengeksploitasi wilayah ini. Dengan melakukan aktivitas penambangan pasir besi. Kabar yang masuk ke wartawan koran ini kemarin (8/11) langsung ditindaklanjuti dengan memantau area Desa Rumbia. Namun, tak terlihat aktivitas penambangan ilegal.

Hukum Tua Desa Rumbia Sony Lendong dengan tegas menampik adanya aktivitas pertambangan di desanya. “Tidak ada. Bahaya jika ada. Perkampungan ini bisa hanyut karena terkikis ombak jika sudah ada yang mengeksplorasi desa ini,” ungkap Lendong. Dia pun menjelaskan, dulunya sempat ada perusahaan yang bermohon untuk melakukan aktivitas penambangan. “Proses pengurusan izin yang tak kunjung selesai, jadi faktor utama tambang yang kabarnya dikelola perusahaan dari Jepang ini terhenti sejak tahun 2012 silam,” bebernya.

Selain tak berizin, dia melanjutkan, kelangsungan pertambangan besar potensinya mengancam lingkungan di desa Rumbia.  Dia pun mengakui, saat itu untuk merebut hati warga, perusahaan tambang ini sempat menjanjikan pembangunan sarana dan infrastruktur penunjang bagi masyarakat. “Mereka menjanjikan akan membangun Puskesmas, jalan desa, tempat ibadah,” pungkas Lendong.

Senada, Camat Langowan Selatan Dolfie Tumangkeng menyatakan, pertambangan di desa Rumbia tak jadi beroperasi. Dirinya berani menjamin, jika ada pihak-pihak yang kedapatan masih melakukan proses penambangan, bakal berurusan dengan hukum. “Karena dasar hukumnya jelas, tidak ada izin. Dan segala tindak kegiatan didalamnya, jika ditemui. Berarti ilegal kan,” tegas Tumangkeng.

Terpisah, Kepala Bappelitbangda Minahasa Donald Wagey mengatakan,  hingga saat ini proses pengurusan izin perusahaan penambang pasir besi di desa Rumbia tak dilanjutkan. “Kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) tidak ada. Hal ini jadi unsur utama lisensi tak dikeluarkan Pemerintah Provinsi,” ungkap Wagey yang kala itu menjabat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Minahasa.

Dia berujar, saat itu memang ada pengajuan proses pengurusan tahun 2012. “Nah, kita di kabupaten prinsipnya kan hanya merekomendasikan. Putusan jalan tidaknya pertambangan mutlak di Pemprov,” ujar Wagey.

Dirinya meyakini, keputusan yang diambil provinsi saat ini mengakomodir semua kepentingan baik perusahaan penambang lebih lagi masyarakat setempat. “Memang ada pro dan kontra dari masyarakat, tapi apa yang sudah diputuskan sekarang, pastinya sudah lewat kajian yang matang. Percuma kan, kalau memberikan impact positif bagi masyarakat, tapi lingkungan yang harus jadi korban,” katanya. “Saya rasa itu pertimbangan utama provinsi sehingga tak mengeluarkan lisensi hingga saat ini,” tandas Wagey. (cw-01/fgn)

Kirim Komentar