08 Nov 2017 15:03
Pantouw: Sudah Didata, Sertifikasi Bertaha

Ratusan Aset Pemkab Belum Disertifikasi

MyPassion

MINAHASA – Ratusan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa belum memiliki sertifikat. Tercatat, lebih dari 100 aset dalam bentuk tanah dan gedung belum disertifikasi. Dari jumlah tersebut, rata-rata berupa tanah kosong di beberapa kompleks kantor SKPD. “Kita sudah data semua. Dan sudah mulai disertifikasi. Proses pengurusan secara bertahap,” jelas  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rianny Suwarno melalui Kepala Bidang Aset dan Pembinaan Welly JS Pantouw, kemarin (7/11).

Dikatakannya, belum rampungnya pengurusan berkas karena terbatasnya personel Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa. “Sehingga proses pengurusan memerlukan waktu yang panjang,” ujar Pantouw.  Dia pun membeberkan, dari ratusa aset Pemkab yang belum disertifiaksi, saat ini sudah berkurang. “Saat ini masih ada sekira 100 lebih yang belum memiliki sertifikat,” katanya.

Dia menambahkan, tahun ini pihaknya memasukan permohonan sebanyak 17 bidang tanah. Termasuk gedung. “Dari pemrohonan tersebut,  12 sertifikat sudah kita terima. Sisanya tahun ini rencananya,” lanjut Pantouw.

Sementara untuk pengusulan lanjutan, Pantouw membeberkan, tahun depan akan mengusulkan 30 permohonan pengurusan sertifikat. “Mudah-mudahan bisa semua terealisasi. Umumnya tanah kosong di Kantor Dinas. Memang untuk jangka waktu pengurusan tergantung penuh pada BPN. Kita fokus di kelengkapannya,” tukasnya.

Sementara, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor BPN Minahasa Theresye Mamengko menyatakan, pihaknya secara bertahap menginventarisir 100 aset Pemkab yang bakal diusulkan untuk disertifikatkan. “Kan tahun ini Pemkab bermohon 17 bidang. Nah, 12 sudah kita selesaikan. Tinggal lima lagi sisanya, mudah-mudahan sebelum tutup tahun,” ungkapnya.

Dia berharap, saat permohonan baru  tahun depan, syarat dan kelengkapan berkas bisa dipenuhi. “Karena besar pengaruhnya pada durasi pembuatan sertifikat, kalau lengkap proses pengurusan tidak lebih dari sebulan untuk satu sertifikat,” ujar Mamengko. (cw-01/fgn)

Kirim Komentar